Tekan Peredaran Narkotika

BNK Sosialisasi

Kab Bandung Bnn - Sebanyak 200 pelajar SMA/SMK bersama para pembimbing yang tersebar di 20 sekolah di Kec. Majalaya, Kab. Bandung, mengikuti sosialisasi penyuluhan bahaya narkoba, di halaman kantor Camat Majalaya, Sabtu (20/10). Sosialisasi dihadiri Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bandung sekaligus Wakil Bupati Bandung, Deden R. Rumaji, Camat Majalaya H. Aep Ahmad Muslim, M.Si., Kapolsek Majalaya Kompol Rundi Adesunia, dan instansi terkait lainnya.

Menurut Deden, sosialisasi tersebut merupakan agenda rutin BNK terhadap para siswa maupun masyarakat umum. Dikatakan, presentasi penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di Kab. Bandung memang mengalami penurunan, namun jumlahnya mengalami kenaikan. "Kita berusaha untuk terus menekan persentase penyalahgunaan narkoba," tegas Deden.
Wabub penambahkan, sosialisasi tersebut dilakukan guna meminimalisasi dan mempersempit ruang gerak pelaku peredaran narkoba di wilayah Kab. Bandung. "Jangan sampai para pelajar dijadikan objek sasaran peredaran narkoba, atau menjadi pengguna narkoba," tandasnya.
Ia mengatakan, penyebab penyebaran narkoba bisa karena faktor lingkungan, pengangguran serta karena dampak sosial masyarakat. "Memang kita harus jujur, bahwa setiap tahunnya mencari lapangan kerja itu sangat susah," katanya.
Deden menambahkan, pentingnya sosialisasi penyuluhan pencegahan bahaya narkoba terhadap para pelajar itu mengingat mereka sangat rentan menjadi korbannya. "Masa remaja itu merupakan masa labil, sehingga sangat rentan menjadi korban narkoba," paparnya.
Deden juga mengatakan, penyuluhan narkoba tersebut dilakukan sebagai upaya preventif dan pencegahan terhadap penggunaan dan peredaran barang haram tersebut. "Karena itulah kita lakukan sosialisasi bahaya narkoba sejak dini kepada para pelajar," jelasnya.
Peran Ibu
Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Bandung pun mengajak kaum hawa khususnya para ibu berperan aktif dalam pencegahan peredaran dan penggunaan narkotika di Indonesia terutama di Kabupaten Bandung.
Sebab, pria yang juga menjadi Wakil Bupati Kabupaten Bandung itu menilai jika ibu memiliki peran penting dalam mengawasi anak-anaknya terutama dalam hal tumbuh kembangnya.
"Ibu sangat berpengaruh dalam pergaulan anak-anaknya," kata Deden.
Namun demikian, ucap Deden, persoalan narkotika tetap merupakan masalah yang harus dihadapi secara bersama-sama. Sebab masalah narkoba merupakan masalah yang cukup komplek sehingga membutuhkan kerja sama semua pihak.
Apalagi sasaran peredaran narkotika adalah para pelajar dan mahasiswa lantaran secara kejiwaan mereka masih labil dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Karena itu masyarakat harus menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dari narkotika.
"Pengedar narkotika adalah musuh negara, tolong segera laporkan, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat ke pemerintah setempat jika mengetahui adanya peredaran narkotika," kata Deden.
Deden pun berencana, nantinya lebih mengutamakan penyuluhan dari pada penangkapan. Melalui program sabilulungan, kata Deden, bentuk pencegahan bisa dimulai di lingkungan pendidikan dengan cara ceramah, memberikan bekal ketermpilan sosial dan kegiatan lainnya.
"Masyarakat harus menekan peredaran narkotika. Jangan seperti di kota besar. Selain itu juga masyrakat harus mempersempit ruang gerak para pengedar," katanya.
Deden pun akan meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung untuk mengendalikan pemnjualan obat desktro. Pasalanya obat batuk itu masih bebas dijualbelikan di apotek.
"Penjualannya harus diperketat dengan menggunakan resep dokter. Karena selama ini dekstro disalahgunakan menjadi obat pengganti pil koplo," katanya.
Terkait dengan tingkat pengguna narkotika di Kabupaten Bandung, Deden masih belum merasa puas. Akan tetapi Dede mengatakan pengguna narkotika di Kabupaten Bandung tidak bertambah, malahan dari tahun ketahun menurun.
Itu sebabnya pihaknya tetap berharap dan mengajak semua elemen untuk berperan aktif mencegah dengan melibatkan unsur muspida,muspika,kejari, dan Polres Bandung.
"Tahun 2011 yang dikirim ke Panti Rehabilitasi Lembang sekitar 15 orang dan tahun sekarang 10 orang dikirim ke Panti Galih, itu pertanda sosialisasi kami cukup berperan aktif dalam upaya pencegahan," ucap Deden.(Dent)

Polda Jabar Siapkan Antisipasi

Jelang Pilkada Jabar
 

Istimewa

Jatinangor Bn - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) menyiapkan antisipasi terburuk untuk menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jabar yang rencananya akan berlangsung di awal 2013.
Hal itu dikatakan Wakil Kepala Polda Jabar, Brigjen Hengkie Kaluara usai menutup latihan gabungan antarfungsi di di Markas Brimob Polda Jabar, di Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (26/10) sore.
"Sesuai latihan yang memang dipersiapkan untuk pengamanan langsung pilgub, operasi ini disesuaikan dengan situasi masyarakat yang cepat berubah dan dinamikan yang terjadi di masyarakat," kata Hengkie ketika ditemui wartawan.
Meski masih menyisakan beberapa bulan lagi, Hengkie menyebutkan, Polda Jabar menyiapkan sekitar 20 ribu personil. Hal itu dilakukan untuk memberikan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan hak suaranya dalam pilgub nanti.
"Jumlah tersebut 2/3 kekuatan Polda Jabar. Tapi jumlah personel yang berhadapan dan melakukan pengamanan langsung sekitar 750 personel," ujar Hengkie.
Dikatakan Hengkie, operasi pengamanan pilgub yang diberi nama sandi operasi Praja Lodaya 2013 itu memiliki enam tahapan pengamanan. Tahapan tersebut memberikan gambaran kesiapan Polda Jabar dalam pengamanan. Itu sebabnya pada latihan tersebut juga dihadiri Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jabar dan Pengawas Pemilu Pligub 2013.
"Dalam latihan juga lengkap diperlihatkan kesiapan kami dalam pengamanan mulai dari tahapan pencalonan sampai dengan pelantikan wagub dengan situasi paling buruk juga ditonjolkan cara mengantisipasinya," kata Hengkie.
Adapun tahapannya yakni, pengamanan penetapan cagub dan cawagub, pengamanan kampanye pada tanggal 7-20 Februari 2013, pengamanan masa tenang pada 21-23 Februari 2013, pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) pada 23-25 Februari 2013, pengamanan penghitungan ulang suara pada 25 Februari-2 Maret 2013, dan pengamanan pelantikan gubernur dan wakil gubernur pada 13 Juni 2013.
 

Simulasi Jelang pengamanan Pilkada jabar/doc dent

Untuk skala prioritas pengamanan, Hengkie mengatakan semua wilayah memiliki prioritas lantaran pilgub ini diikuti semua kota/kabupaten di Jabar. Itu sebabnya, kata Hengkie, Polda Jabar meminta informasi dan laporan hasil evaluasi dari masing-masing satuan wilayah tingkat kota/kabupaten untuk menyiapkan pengamanan sedini mungkin.
"Yang jelas kami sudah siapkan situasi paling jelek agar anggota semuanya siap dan jangan sampai lengah dan menganggap kegiatan rutin. Karena operasi itu berbeda dari pekerjaan sehari-hari. Operasi itu sasarannya jelas, batas waktunya jelas, cara bertindaknya jelas. dan orang-orangnya jelas," kata Hengkie.
Hengkie pun mengaku, Polda Jabar sudah mencermati dan mengikuti perkembangan kegiatan teroris dalam beberapa waktu lalu seperti yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Itu mengapa Polda Jabar memiliki standard operating procedure (SOP) dalam pengamanan pilgub nanti.
"Ada tim yang mengantisipasi situasi jika berubah menjadi anarkistis. Seperti unit anti anarkis, unit anti teror dan penjinak bom. Itu tim yang dipersiapkan jika situasi sangat kritis. Sebab jika dibiarkan akan menimbulkan korban yang lebih besar baik jiwa dan harta benda," ujar Hengkie.
Ketika ditanya ada prosedur tembak di tempat, Hengkie tidak mengiyakan dan tidak menidakkan. Ia hanya menjawab semua itu sudah diatur dalam SOP ketika menggunakan senjata. "Prosedur itu sudah diatur menggunakan peluru apa dan tahapannya jelas," kata Hengkie.
Hengkie pun yakin meski pengamanan berbarengan dengan datangngnya tahun baru dan natal tidak menjadi masalah. Sebab kedua agenda tersenut itu merupakan kalendar kamtibnas yang disiapkan. "Semua tetap menjadi prioritas. Sasarannya berbeda tapi anggotanya sama," kata Hengkie.(Dent)

Kaskus Jelajahi Negeriku Tercinta

Barry Kusuma.

Catatan Jurnalis-Kaskus The Lounge adalah bentuk acara  yang diselenggarakan  oleh  kaskus sebagai ajang kopi darat dari komunitas - komunitas yang diadakan di Indonesia.  Dari kaskus itu sendiri merupakan forum bagi para komunitas online di Indonesia.

 Event  yang rutin digelar setiap hari Rabu di Minggu akhir bulan ini mendulang sukses di Anex Building, Kuningan, Jakarta, Rabu malam (29/8) lalu. Sedangkan acara di Bandung di gelar di Bomber Café, Sabtu (20/10). Acara yang digelar  Dji Sam Soe melalui program Jelajah Mahakarya Indonesia ini memberikan kesempatan kepada 36 orang terpilih masyarakat Indonesia untuk menjelajahi tempat menarik di Indonesia.

“Kali ini, komunitas travelling Kaskus mendapatkan kesempatan sebagai pihak pertama yang mengetahui dan berpartisipasi program tersebut, sebelum secara resmi di launch ke publik. Dji Sam Soe Jelajah Mahakarya Indonesia  telah dimulai dimulai pada bulan September lalu,” ujar Andre, Costumer Relations & Digital Platform Manajer Sampoerna .

Menurut Andre, tema yang diangkat pada bulan ini yakni “ Proud To Be Indonesian : Jelajahi Negriku Tercinta”.   Dengan menampilkan berbagai bintang tamu pecinta travelling seperti aktor film Indonesia dan juga salah seorang yang berprofesi sebagai pembawa acara wisata di televisi, Ramon Y Tungka, Barry Kusuma seorang fotografer profesional, Lucia Nancy yang merupakan konsultan travelling, dan Rani komunitas dari vorum Travelel Kaskus.

“Saya lebih suka travelling di Indonesia karena Indonesia jauh lebih indah dibandingkan dengan negara- negara lain,” tutur Barry Kusuma. Selain itu, acara ini banyak mendatangkan berbagai komunitas travelling seperti Komunitas Keluar Rumah, Vorum Travelel Kaskus, OANC Community, Community Laskar Pelancong, dan Conserving Community.

Setiap komunitas ini memiliki keunikan yang berbeda dalam kegiatannya. Seperti Community Laskar Pelancong yang akan melancong ke tempat –tempat wisata dengan memadukan kostum pada tema yang dipilih. Inti dari acara ini untuk lebih mengenal ragam budaya Indonesia itu sendiri.  Dengan mengadakan program acara ini, diharapkan lebih semakin bermanfaat untuk para ajang kopi darat. (Deden .GP)

SOR Rosada Lebih Pas untuk Gedebage

Catatan Juranlis-Penggunaan nama belakang Walikota Bandung yakni ROSADA yang akan digunakan untuk Stadion Utama Sepakbola - SUS Gedebage telah melahirkan  kontroversi di masyarakat

Stadion Utama Sepakbola -SUS Gedebage yang saat ini dalam proses pengerjaan dan direncanakan akan diresmikan pada bulan Desember 2012  masih menyisakan satu tanda tanya besar terkait  nama yang akan dipakai untuk stadion tersebut .

Banyak nama bermunculan dan menjadi wacana mengenai penamaan stadion tersebut  salah satunya yang menjadi  perbincangan di kalangan masyarakat yakni stadion olahraga - SOR ROSADA

Ketua DPRD Kota Bandung , Erwan Setiawan mengungkapkan , penamaan stadion sepakbola itu menjadi stadion olahraga ROSADA sesuatu hal yang wajar dan pantas . Bahkan sejauh ini pihaknya sudah mengantongi ajuan-ajuan dari berbagai tokoh dan elemen masyarakat  yang menyarankan agar nama ROSADA untuk  Stadion tersebut .

Erwan Setiawan mengatakan / pihaknya akan segera membahas hal itu untuk mengambil keputusan dengan Komisi D . Erwan menambahkan  Dada Rosada yang waktu itu masih menjadi Kepala Bagian Perekonomian dan kemudian menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah sudah mempunyai ide dan keinginan untuk membuat sebuah stadion yang bertaraf internasional di Kota Bandung itu sejak 10-15 tahun yang lalu .

Risnandar setuju

Sementara  salah seorang pengamat sepakbola asal Kota Bandung yang sekaligus mantan pemain Persib dan Pelatih Persib Risnandar mengamini penamaan stadion sepakbola tersebut dinamkan Stadion Olahraga ROSADA

Menurutnya dengan menggunakan nama ROSADA cukup wajar   mengingat jasa-jasa Dada Rosada terhadap pembuatan stadion tersebut . Hal itu diketahuinya  karena mengikuti perkembangan Stadion ini dan tahu persis mengenai asal muasal dan ide pembuatannya .

Risnandar meminta  dengan penamaan stadion  ROSADA cukup wajar dan pantas untuk menghargai idenya  sehingga janganlah menjadi polemik yang berlebihan . (Deden . GP)

Bachelorette, Mencoba Mengundang Tawa

Resensi Film

Pemain      :  Rebel Wilson Kirsten Dunst Hayes MacArthur).

Sutradara  :  Leslye Headland

Becky (Rebel Wilson) mengundang tiga sahabat SMA-nya untuk menjadi pengiring pengantin. Mereka adalah Regan (Kirsten Dunst), Katie (Isla Fisher) dan Gena (Lizzy Caplan). Namun satu hal yang tak diketahui oleh Becky, ketiga temannya tersebut merupakan sosok frenemy (friend enemy) bermasalah yang siap mengancam kebahagiaan pernikahannya bersama Dale (Hayes MacArthur).

BACHELORETTE memiliki premis yang cukup sederhana. Mungkin akan sedikit mengingatkan dengan BRIDESMAIDS. Tapi Leslye Headland, yang sebelumnya menjadi staff writer di serial televisi TERRIERS, menyajikan debut layar lebarnya ini dengan lebih nakal, liar dan kasar.

Unfortunately kelebihan yang dimaksud bukan menjadi sebuah hal yang membuatmu bergumam 'oh-so-gorgeous'. Kegilaan, keliaran dan kekasaran saat pengiring pengantin ini menjadi gila terlalu out of control dan jauh dari elegan, sehingga tidak lagi menarik. Padahal opening film nampak meyakinkan. Namun usai empat menit berlalu, film yang jadi official selection di Sundance 2012 ini mulai menunjukkan wajah aslinya.

Faktor pertama mungkin dari skenario yang ditulis oleh Headland sendiri. Dia memasukkan terlalu banyak dialog tidak penting yang niatnya mengundang tawa namun gagal. Dia juga merangkai kejadian-kejadian bodoh yang membuat kening berkerut.

Dengan segala kelemahan yang ada, BACHELORETTE tetap memiliki momen-momen terbaik meski hadir ketika Headland sudah membuat penonton kelelahan. Momen itu datang dari penampilan Dunst sebagai wanita penderita bulimia. Di mana dia mampu mencuri perhatian sebagai seseorang teman baik dengan topeng jahat yang sempurna.  (Deden .GP)

Andreas Lebih Setuju Open Tournament

Catatan Jurnalis- Open tournament dinilai lebih efektif dalam menguji kemampuan para atlet, ketimbang Pekan Olahraga Daerah (Porda). Selain bisa menguji kemampuan lewat turnamen terbuka, pengalaman para atlet bisa lebih terukur.

Pengurus Cabang Wushu Kota Bandung, Andryas Wiraharja mengatakan, bagi seorang atlet bertanding di gelanggang itu sangat perlu untuk menguji kemampuan serta menambah pengalaman.

"Bagus saat latihan kan belum tentu kalau sedang bertanding. Di sinilah pentingnya bagi para atlet, untuk terus menguji kemampuannya dalam sebuah laga atau pertandingan. Sebab itulah kami menilai open tournament lebih tepat daripada Porda," ujar Andryas yang lebih akrab di panggil Wiwih kepada wartawan, Senin (22/10).

Dijelaskan Wiwih, dalam open tournament tidak ada batasan umur, sehingga memungkinkan atlet senior yang sudah tidak muda lagi untuk mengikutinya. Hal itu bisa terus memberikan kesempatan bagi atlet senior untuk terus mengasah kemampuannya.

Menurutnya, dengan biaya Porda saat ini, cabang olahraga (cabor) sebut saja wushu bisa menggelar turnamen terbuka. Misalnya tiga kali dalam setahun. Hal inilah yang menurut Wiwih, bisa menjadi ajang bagi para atlet untuk menguji apa yang sudah dipelajarinya. Dengan begitu, para atlet bisa tahu sejauh mana kemampuan yang sudah dipelajari, dan mereka pun bisa mengukur pengalamannya.

"Daripada Porda menghambur-hamburkan uang, lebih baik gunakan anggaran Porda untuk open tournament. Jadi, misalnya open tournament itu bisa dilakukan tiga kali dalam setahun, atau bisa disesuaikan kembali," ungkapnya.

Disebutkannya, di negara lain, tidak ada ajang seperti Porda. Mereka justru membuka peluang bagi atlet berbakat untuk terus melaju dalam ajang berkelas internasional. "Kalau ingin mencari atlet berbakat, sepertinya open tournament lebih tepat dan lebih efektif dalam hal anggaran serta waktu," tegasnya.

Wiwih berharap, rencana itu bisa dilaksanakan di Tanah Air, khususnya di Jabar. Diakuinya, hal itu tidak hanya bisa mencetak atlet-atlet berprestasi tapi juga bisa terus memberikan kesempatan bagi mantan atlit peraih emas, untuk bisa terus berkiprah di ajang berkelas internasional.

"Kita juga harus mendahulukan kesempatan mantan atlet peraih emas untuk go international. Seharusnya mereka memang didahulukan untuk mengikuti even-even internasional, misalnya saja even sekelas Asia," ujarnya.   (Deden .GP)

Kemendagri Kawal Kabupaten Pangandaran

Catatan jurnalis- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia akan mengawal proses transisi pemerintahan Kabupaten Pangandaran dari Kabupaten Ciamis setelah disetujuinya pembentukan Kabupaten Pangandaran melalui rapat paripurna DPR, Kamis (25/10).
Hal itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Reydonnyzar Moenek ketika diwawancari wartawan usai mengikuti pelantikan Praja Muda IPDN angkatan ke-23 di Kampus IPDN, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (24/10).
"Nanti kalau sudah disetujui, tentunya ada proses transisi yang harus dikawal dan kita antisipasi bagaimana daerah otonom baru itu membuat implikasi sampai pembentukan mulai dari pejabat dan DPRD," kata pria yang akrab disapa Donny itu.
Selain itu, ucap Donny, Kemendagri juga akan mengawal pembentukan kelembagaan daerah, dinas daerah, SKPD hingga sampai terbentuknya APBD. Pasalnya, sebagai kabupaten baru pastinya belum memiliki pendapatan daerah.
"Selama tiga tahun dalam menyelenggarakan keberlangsungan pemerintahan, Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten induk memiliki kewajiban untuk menghibahkan sejumlah APBD yang nantinya disebut APBD mini," ujar Donny.
Meski belum bisa menentukan jumlah APBD mini yang akan diterima Kabupaten Pangandaran lantaran baru akan ditentukan pada sidang paripurna nanti, Donny, mengatakan APBD mini itu nantinya digunakan untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja pegawai.
"Dalam waktu tiga tahun memang waktu yang cukup untuk membentuk pemerintahan daerah," kata Donny.
Dikatakan Donny, Kabupaten Pangandaran bukan tidak mendapatkan dana dari pusat untuk keberlangsungan pemerintahnya. Pusat, kata Donny, hanya akan memberikan dana perimbangan yang berwujud dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) mapun dana penyesuiaian.
"Tapi yang pokok kewajiban dari kabupaten induk untuk memberikan sejumlah hibah karena itu merupakan persyaratan pemekaran," kata Donny.
Namun demikian, Donny mengatakan, yang terpenting nantinya adalah pengawalan penyerahan aset dari kabupaten induk ke Kabupaten Pangandaran. Sebab Kemendagri tak ingin Kabupaten induk menderita akibat pemekaran.
"Harus ada komitmen semua pihak dalam masalah aset. Seperti Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Penyerahan harus di-clearkan sampai selesai," katanya.(Dent)

Atje Membantah Jadi Tersangka Mabes Polri

Catatan Jurnalis - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang, Atje Arifin, membantah telah ditetapkan tersangka pihak Mabes Polri. Hal itu dikatakannya setelah santer terdengar jika Atje diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi dalam pembelian tanah yang digunakan Rumah Potong Hewan (RPH) Haurgombong.
"Masalah status saya itu, sampai saat ini tidak ada pemberitahuan atau surat secara resmi yang menyatakan sebagai tersangka dari siapa pun dan dari mana pun," kata Atje ketika ditemui wartawan di sebuah rumah makan di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (24/10).
Namun demikian Atje mengaku jika memang pernah dipanggil pihak Mabes Polri di Mapolda Jawa Barat (Jabar) dan di Mapolres Kabupaten Sumedang. Hanya saja Atje dalam pemeriksaan waktu itu berstatus sebagai saksi untuk tersangka yang lain. Karena itu kini ia mulai angkat bicara setelah isu miring yang menimpanya beredar luas di masyarakat.
"Status sebagai tersangka dan status sebagai saksi kan beda," katanya. Ia pun menilai jika isu yang berhembus ini sarat akan kepentingan lantaran seperti dibuat-buat.
Atje juga membantah jika nilai kegiatan pembebasan tanah untuk RPH yang senilai Rp 3,5 M plus Rp 500 juta sebagai dana pendamping itu adalah salah. Bahkan dengan nilai itu ia membantah telah merugikan negara.
Ia menyebut, nilai yang benar, yakni Rp 1,5 M yang rinciannya Rp 1 M dana dari Provinsi dan Rp 500 juta merupakan APBD Kabupaten Sumedang. Nilai Itu pun, kata Atje, berdasarkan pemeriksaan BPK tahun 2011 tidak terdapat kesalahan sehingga membuat kerugian bagi negara.
"Semua dasar itu salah. Dan saya tidak pernah menerima sepeser pun uang dari pembebesan pasar hewan itu. Demi Allah, kalau ini korupsi memperkaya diri berarti kan ada uang yang diterima meski jumlahnya kecil," katanya.
Selain itu, Atje membantah adanya penggelembungan harga atau mark-up atas harga tanah yang dibeli tersebut. Dikatakannya proses harga itu ditentukan berdasarkan musyawarah antara pemilik tanah dan pejabat pembuat komitmen Kabupaten Sumedang. Apalagi, lanjut Atje, ada standar harga yang dibuat tim independen bukan harga yang dibuat sepihak atau pun pribadi.
"Kalau memang ada mark-up harga yang seharusnya Rp 1 juta kan menjadi Rp 1,5 juta. Tapi kenyataannya harga yang disepakati itu di bawah harga yang direkomendasikan tim independen," katanya.
Meski begitu, Atje mengaku memang ada persoalan dalam hal tersebut. Pasalnya carinya dana untuk RPH itu tidak sesuai dengan prosedur dan aturan. Itu sebabnya Atje ingin persoalan itu diusut sampai tuntas.
Dikatakannya, prosedur yang dibuat terakhir dalam pembelian tanah itu baru sampai model C. Model C itu, kata dia, memuat data nama pemilik tanah, data bangunan, data tanah, data tanaman, dan lainnya sehingga besarannya akan diganti rugi jika memang terjadi kesepakatan.
"Panitia pengadaan tanah belum pernah membuat surat persetujuan pencairan yang ditujukan kepada pejabat pembuat komitmen tapi dana sudah cair," kata Atje yang bertindak sebagai Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) waktu itu. Ia pun mengatakan model C tersebut belum ditandatangi Kepala kantor Pertanahan.
Itu sebabnya P2T seolah bertanggungjawab dana yang cair sebanya dua tahap itu, yakni Juli 2010 dan Desember 2010.
Sebelumnya Bupati Sumedang, Don Murdono tak mau berkomentar banyak dan bersikap lebih jauh terkait dengan posisi Atje yang kabarnya ditetapkan tersangka Mabes Polri ketika ditemui wartawan di kawasan Jatinangor, Selasa (23/10). Don hanya mengatakan, semua itu masih belum jelas dan masih dalam tahap proses. Itu sebabnya belum ada pergantian atau pemberhentian Atje sebagai Sekda Kabupaten Sumedang.(Dent)