DPRD Sarankan Jabar Adopsi Pelaksanaan PON Riau

Catatan Jurnalis - DPRD Jawa Barat menyarankan kepada Pemprov Jabar selaku tuan rumah PON XIX 2016 agar mengadopsi cara yang dilakukan Pemprov Riau dalam menyelenggarakan PON XVIII di Pekanbaru lalu, khususnya pelibatan pihak-pihak lain dalam pengadaan venue olahraga.

 "Pada PON XVIII lalu, Pemprov Riau menggandeng sejumlah perguruan tinggi dan perusahaan swasta dalam penyediaan venue. Keterlibatan pihak ketiga itu dikhususkan dalam soal lahan," kata Ketua Komisi E DPRD Prov. Jawa Barat Didin Supriadin, di Bandung, belum lama ini.

Ia menuturkan, di Pekanbaru, beberapa venue untuk pelaksanaan PON berada di kampus yang dimiliki oleh perguruan tinggi negeri atau swasta. "Sebagai contohnya ialah venue bola voli di Kampus Universitas Islam Riau dan stadion utamanya di lahan milik Universitas Negeri Riau dan venue lainnya juga dikerjasamakan dengan sejumlah perusahaan swasta," kata dia.

Dikatakannya, mengenai aturannya sendiri dapat dibicarakan dan dibahas sejak awal supaya tidak melanggar mekanisme yang ada atau yang berlaku. "Termasuk soal pendanaannya nanti apakah diberikan langsung kepada kampus atau perusahaan itu," ujarnya.

Atau mungkin, lanjut Didin, bentuknya kerja sama artinya pemerintah yang membangun dengan meminjam lahan kampus atau perusahaan dan soal bentuk kerja samanya bisa dibahas bersama. Dikatakannya, beberapa perguruan tinggi negeri yang memungkinkan untuk diajak kerja sama untuk pelenyelanggaran PON di Jabar ialah beberapa PTN negeri seperti ITB, UPI, UIN, Unpad dan IPDN.

"Kemudian masih ada lagi seperti Unwim, Ikopin. Belum lagi swasta. Itu kalau di Bandung. Di daerah lain juga ada seperti UI di Depok atau IPB di Bogor," ujarnya. Didin mengutarakan, apabila Pemprov Jabar mengandalkan mekanisme dengan cara pembebasan lahan lalu membangun maka hal ini akan menyedot banyak waktu dan biaya, sedangkan soal waktu, sangat terbatas.

"Untuk waktu efektif itu sekitar dua hingga tiga tahun. Itu waktu yang sangat singkat. Terlebih, hingga saat ini, Disorda belum punya data tentang kondisi real sarana prasana yang ada," ujarnya. (Deden .GP)