Desa Loa Kec.Paseh Kab. Bandung Peroleh Bantuan Rp 1 Milyar

Catatan jurnalis – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memberikan bantuan kepada Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung sebesar Rp 1 Milyar dalam Program Desa Mandiri Menuju Desa Peradaban.
Menurut camat Paseh Ma’sum Sip.Msi,jum’at (12/10). Kucuran dana pemprov tersebut dipergunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan fisik di wilayah, diantaranya perbaikan jalan,Peningkatan sarana Polindes serta membangun sarana prasarana obyek wisata Curug eti serta pelestraian mata air Cikahuripan.
 Menurut camat Paseh,Ia berharap. Kegiatan ini bisa meningkatkan pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM) desa Loa. (Dent)

Truk Pengangkut Batu Bara Masih Acuhkan Aturan

Truk pengngkut bahan bakar batu bara melebihi kapasitas muatan(overload) masih terlihat bebas hilir mudik setiap hari di lintasan ruas jalan raya Majalaya-Rancaekek pada jam 11.00 wib.Padahal sesuai ketentuan yang telah di sepakati sebelumnya, truk penggangkut batu bara tersebut hanya boleh memasuki wilayah Majalaya sampai jam 7.00 wib (Dent)

Jelang Idhul Adha Sapi di Ibun Mulai Diserbu

Catatan Jurnalis - Menjelang pelaksanaan peringatan Hari Raya Iduladha, sejumlah peternak di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, mulai kebanjiran pesanan. Seperti yang dialami beberapa kelompok peternak di Desa Pangguh, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung."Kami mulai kewalahan memenuhi permintaan masyarakat untuk hewan kurban nanti," ujar Kepala Desa Pangguh, Dadang Hermawan, ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (12/10) siang.Dadang tak menampik banyak konsumen yang mulai mencari hewan kurban ke desa-desa. Alasannya, kualitas hewan kurban yang dijual di desa lebih baik ketimbang hewan kurban yang dijual di pinggir jalan."Sapi dari desa dagingnya lebih banyak. Belum lagi kesehatannya belum tentu terjamin," kata pria yang juga menjadi pembina kelompok ternak sapi di Desa Pangguh ini.Dikatakan Dadang, belasan peternak di Desanya tersebut menjual sapi dengan harga bervariasi. Menurutnya, setiap sapi dijual berdasarkan beratnya. "Kalau beratnya 1 kuintal 30 kg bisa mencapai Rp 12 juta. Tapi juga ada yang Rp 10 juta," ujar Dadang.Namun demikian Dadang mengatakan, hukum pasar bisa saja berlaku. Tingginya permintaan sapi untuk kurban bakal dibarengi kenaikan harga dua jenis hewan tersebut.Seperti tahun sebelumnya, kata Dadang, kenaikan diperkirakan mulai terasa pada H-7 Iduladha. Besaran kenaikan sapi dan kambing kurban bisa mencapai 20 persen dibandingkan hari biasa. "Para pedagang sudah ancang-ancang mengeruk keuntungan," ujar Dadang.Dadang pun mengatakan hewan kurban asal Desa Pangguh masih relatif aman dikonsumsi masyarakat. Sebab pangan yang diberikan sapi di Desa Pangguh berasal dari bahan yang alami.Selain itu, mencegah adanya hewan kurban yang tidak layak jual dan konsumsi atau terinfeksi penyakit ternak seperti antrax dan lain-lain, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan di setiap peternak hewan kurban."Kami sudah kordinasi dengan dokter hewan di Desa. Pencegahan ini kami lakukan khawatir ada hewan kurban yang tidak laiak jual," kata Dadang. Pemeriksaan hewan kurban meliputi gigi, kotoran, kuku, tanduk dan umur.Namun demikian, Dadang tak memungkiri jumlah sapi yang diternak warga Desa Pangguh tak sebanyak di daerah Cijapati. Hanya saja, ucap Dadang, harga sapi di Desa Pangguh masih lebih murah ketimbang di Cijapati."Mereka kan terkenal pasti harganya juga berbeda jauh dengan kami," kata Dadang. Dikatakan Dadang, sapi-sapi Desa Pangguh kerap dipesan pejabat pemerintah di Kabupaten Bandung dan warga di Kota Bandung. "Rencananya kami akan menjadi Desa yang juga membudidayakan sapi potong. Karena itu kami ingin ada perhatian dari pemerintah untuk mendukung rencana kami. Apalagi secara demografi kami memiliki potensi yang besar untuk peternak sapi," kata Dadang.(Dent)

KIP4 KBT Akan Gelar Demo Kembali

Catatan Jurnalis - Komite Independen Pengawasan Pembangunan dan Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Timur (KIP4 KBT) meradang. Pasalnya DPRD Kabupaten Bandung dinilai tidak memiliki keseriusan dalam proses pengkajian pemekaran KBT hingga sampai saat ini. Mengingat Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Toto Suharto beserta Sugianto dan Eddy Hidayat berjanji akan mengadakan kajian proses pemekaran yang akan dilaksanakan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012. Sikap itu diperlihatkan Pembina KIP4 KBT, Nanang, kepada wartawan ketika ditemui di kediamannya, Jalan Raya Simpang, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jumat (12/10)."DPRD Kabupaten Bandung hanya umbar janji saja kepada rakyat. Tiga kali mereka mengingkari janjinya keinginan warga masyarakat dari 15 kecamatan yang menginginkan terbentuknya KBT dalam satu tahun. Mereka seharusnya malu kepada rakyat," ujar Nanang.Melihat ketidakseriusan DPRD Kabupaten Bandung, ucap Nanang, KIP4 KBT akan melakukan aksi demo yang lebih besar lagi. Menurutnya Nanang, rakyat berhak melakukan aksi demo kepada wakil rakyat yang dipilih rakyat itu setelah mengecewakan rakyat."Pokoknya minggu depan kami akan melakukan aksi. Kami saat ini juga sudah melakukan konsolidasi dengan masyarakat untuk aksi nantinya. Pokoknya tunggu tanggal mainnya. Kami tak pernah main-main dengan hal ini," ujar Nanang.Dikatakan Nanang, dalam aksi demo nanti warga akan meminta pertanggungjawaban DPRD dengan menuntut dan meminta kejelasan janji mereka. "Jika mereka (DPRD) masih lembek, kami akan memaksa mereka tegas. Dan kami akan memproses secara hukum bukan hanya tindakan moral saja jika mereka tak becus," kata Nanang.Selain itu, ucap Nanang, KIP4 KBT juga akan bertemu Gubernu Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bagian Dirjen Otonomi Daerah dalam waktu yang dekat ini. Menurut Nanang, pertemuan itu dilakukan setelah aksi demo yang akan dilakukan dalam minggu depan."Kami akan audensi dengan gubernur sekaligus menyampaikan buruknya kinerja DPRD Kabupaten Bandung yang hanya umbar janji kepada masyarakat. Dan kami akan meminta Kemendagri untuk mengawasi dan memerintahkan Bupati Kabupaten Bandung bekerja dengan benar. Bukan malah menghalang-halangi keinginan rakyat," ujarnya.Pernyataan keras Nanang kepada DPRD Kabupaten bandung dan Pemerintah Kabupaten Bandung bukan tanpa alasan. Menurutnya, DPRD Kabupaten Bandung dan pemerintah telah melanggar Surat Keputusan (SK) No 12 tahun 2009."Dalam SK tersebut menjelaskan agar bupati membentuk tim kajian proses pemekaran KBT yang dimulai pada kegiatan tahun anggaran 2010-2011. Selain itu DPRD 2009-2014 meneruskan kerja pansus dua DPRD 2004-2009 dengan menganggarkan kegiatan kajian kelaiakan pemekaran KBT," kata Nanang.(Dent)

Pemerintah Sumedang optimistis target pajak 2012 tercapai

Catatan Jurnalis- Pemerintah Kabupaten Sumedang optimistis target penerimaan pajak 2012 sebesar Rp 230 Miliar dapat dicapai seiring dengan reformasi birokrasi yang tengah dijalankan oleh Kementerian Keuangan, termasuk di Direktorat Jenderal Pajak.
Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang, Dessy Eka Putri ketika ditemui di Hotel Puri Khatulistiwa, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (11/10). "Tersisa tiga bulan kami sudah hampir mencapai target sebanyak 80 persen," kata Desi kepada wartawan usai acara bertajuk Valus Gathering KPP Pratama Sumedang 2012. Ia pun yakin target tahun bisa lebih dari 100 persen lantaran di tahun sebelumnya target tembus 100 persen.
Dessy mengatakan, dengan menerapkan nilai-nilai integritas, profesional, sinergi, pelayanan, dan penyempurnaan, serta terus meningkatkan reformasi birokrasi dan dukungan dari rakyat, target pajak itu dapat dicapai. Karena itu setiap tahunnya, kata Dessy, pihaknya mengadakan acara untuk memberikan penghargaan kepada wajib pajak. "Penghargaan ini sebagai motivasi agar wajib pajak tidak lupa membayar pajak," kata Dessy.
Tak hanya itu saja, kata Dessy, koordinasi denga penegak hukum juga terus dilakukan. Hal itu untuk menghindari penyimpangan atau pun penyelewangan yang menjadi sorotan Ditjen Pajak saat ini. Selain itu menambah pula kepercayaan wajib pajal untuk membayar pajak. Sebab, ucap dia, tanpa ada kepercayaan dari wajib pajak maka target tidak akan tercapai.
Dikatakan Dessy, secara internal, KPP Pratama Sumedang selalu melakukan pengawasan dengan Whistleblowing System, yakni  melakukan rapat setiap minggunya. Tujuannya, kata Dessy, memperbaiki dan mengawasi mental para pegawai pajak di KPP Pratama Sumedang agar bekerja sesuai standard operating procedure (SOP).
"Siapa saja bisa dilaporkan dan melaporkan, termasuk kepala kantornya. Karena itu kami harus saling menjaga dan mengawasi antarpegawai. Karena itu kami memang tidak bisa kerja sendiri dalam hal pengawasan," kata Dessy.
Selain itu, ucap Dessy, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan penegak hukum lainnya, yakni Polres Bandung dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumedang. Lagi pula Ditjen Pajak juga melakukan perluasan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dessy optmistis, denga begitu pasti minim pelanggaran. "Para pegawai pajak nantinya bekerja tertib, rapi dan bersih," ujarnya.
Sedangkan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat membayar pajak, Dessy berprinsip jemput bola. Para pegawai KPP Pratama Sumedang terus menerus melakukan sosialisasi melalui dinas-dinas pemerintah Kabupaten Sumedang untuk bisa disampaikan ke daerah-daerah yang tak bisa dijangkau secara langsung.
"Dari 60 ribu wajib pajak memang hanya sekitar 5 ribu yang merupakan lembaga. Sisanya pribadi yang memang masih cenderung belum memiliki kesadaran membayar pajak. Karena itu kami dengan penghargaan yang kami berikan melalui gathering ini juga memotivasi wajib pajak lainnya," kata Dessy. Dikatakan Dessy, penghasilan pajak kebanyakan berasal dari PPh.(Dent)

Tanah Hibah Diacuhkan Pemerintah

Catatan Jurnalis- Gedung eks SD Yasahidi 2 di RT 4 RW 13 Kampung Warukut, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi terbengkalai. Kondisi gedung yang memiliki tujuh ruang kelas ini pun tak terawat. Bahkan beberapa tembok ada yang sudah hancur.
Berdasarkan pantauan BN, halaman sekolah tersebut banyak dipenuhi dengan ilalang liar. Bahkan ilalang tersebut ada yang masuk ke ruangan kelas karena tak memiliki kaca dan pintu lagi. Tak hanya itu saja, kondisi tembok gedung itu dipenuhi coret-coretan. Fasilitas umum seperti WC dan rumah dinas guru pun rusak atap bangunannya sudah tak terlihat lagi.
Warga RT 4 RW 13 Kampung Warukut, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Nur (32), Entin (30), dan Iyam (24), mengatakan megahnya gedung tersebut memang tak terlihat lagi setelah tak lagi dipakai kegiatan belajar mengajar (KBM) sejak 2008.
Padahal tanah tersebut merupakan tanah hibah dari Almarhum Ibu Ojoh. Itu mengapa, ketiga wanita yang sedang menjemput anaknya di TK yang berada di Kampung Warukut itu, menyayangkan gedung tersebut tak berfungsi lagi. Sementara itu, kerabat Almarhum Ibu Ojoh tak bisa ditemui karena tidak berada di kediamannya.
"Katanya sih tak laiak pakai lagi. Tapi kan seharusnya pemerintah bisa memperbaiki sekolah tersebut karena tanah tersebut merupakan tanah hibah," kata ketiganya ketika ditemui wartawan di Kampung Warukut, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Kamis (11/10).
Entin pun membenarkan, gedung tersebut pernah digunakan SD Yasahidi 2. Namun, kata mereka, SD Yasahidi 2 kini sudah merger dengan SD Yasahidi 1 pada Januari 2012. "Kalau alasannya dimerger tidak tahu. Yang jelas SD Yasahidi sekarang cuma ada satu saja, yakni SD Yasahidi," kata Entin. Dikatakannya SD Yasahidi beralamat di Kampung Ciburial Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
Menurut tiga wanita yang merupakan penduduk asli Kampung Warukut ini, gedung yang memiliki luas sekitar 1400 m2 itu seharusnya bisa dijadikan sekolah di tingkat SMP ketimbang dibiarkan mangkrak begitu saja. Dengan adanya SMP di Kampung Warukut itu, kata Entin, bisa membantu program pemerintah, yakni belajar 9 tahun.
"Siswa SMP di kampung sekitar sini kebanyakan sekolahnya jauh-jauh. Murid SMP dari kampung ini harus jalan sejauh 5 sampai 7 km menuju SMP terdekat. Karena itu kalau memang ada SMP di Warukut pasti masyarakat akan senang dan meringankan beban orang tua dalam memberikan uang saku," ujar Iyam.
Iyam pun mengatakan, setiap harinya orang tua harus memberikan uang sebesar Rp 20 ribu untuk anaknya. Padahal warga Kampung Warukut banyak bekerja sebagai petani. "Untuk ojek saja bolak-balik habis Rp 15 ribu. Belum uang jajannya," ujar Ina. Menurut Iyam, oran tua murid SMP di Kampung Pejaten, Demahluhur, dan lainnya mengalami hal serupa seperti warga Kampung Warukut.
Hal senada juga diutarakan Lili Suhaeli (44), Warga RT 01 RW 19 Kampung Pejaten , Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, ketika ditemui wartawan Kamis (11/10). Ia menyayangkan kondisi gedung yang seharusnya masih bisa digunakan lagi itu.
"Warga memang sudah meminta ke Pak Imar sebagai Dewa Sekolah Kecamatan Cileunyi untuk memperbaiki gedung tersebut menjadi SMP. Dan seharusnya pemerintah bersyukur masih memiliki tanah hibah yang memang dimanfaatkan menjadi sekolah sehingga tak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli tanah dan membangun gedung baru," katanya ketika ditemui di Kantor Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
Lili mengatakan, kalau pun memang sekolah itu tak bisa digunakan SMP, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung seharusnya tak mengacuhkan bagunan tersebut. Apalagi tanah tersebut merupakan tanah hibah yang seharusnya bisa dimanfaatkan lebih maksimal. "Sekarang banyak tanah syang ada sekolahnya di Kabupaten Bandung digugat ahli warisnya. Sedangkan ini malah dibiarkan begitu saja," katanya.
Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cileunyi Wetan, Ahmad Sobar, geram dengan kondisi gedung tersebut. Pasalnya ia menilai pemerintah tak becus dalam mengelola asetnya. Padahal mencari tanah untuk didirikan bangunan sekolah tidak lah mudah. "Pemerintah harus ke lapangan. Jangan sampai di kemudian hari tanah itu digugat sama ahli warisnya," kata Ahmad.
Meski begitu, Ahmad mengaku tidak mengetahui secara pasti tentang status tanah tersebut. Itu mengapa Ahmad tak bisa menjelaskan tentang pengalihan tanah tersebut. Sebab desa belum memiliki bukti status tanah tersebut.
"Kalau pun punya Disdik seharusnya digunakan lagi ketimbang mangkrak begitu ketimbang harus membuang percuma anggaran," katanya.(Dent)

5 Poin SBY Solusi KPK – Polri

SBY/doc dent

Catatan Jurnalis- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya angkat bicara terkait kekisruhan diantara Polri dan KPK. Dalam pernyataannya SBY mengungkapkan beberapa permasalahan yang saat ini menjadi sorotan.

SBY menitik beratkan beberapa permasalahan seperti dualisme penanganan kasus korupsi simulator SIM yang menyeret mantan Kakorlantas Mabes Polri, Irjen Pol Djoko Susilo yang diserahkan kepada KPK,
Selain itu, SBY juga menilai penetapan salah satu penyidik KPK yakni Kompol Novel Baswedan oleh Polda Bengkulu sangat tidak tepat pada saat ini.
Berikut adalah lima poin penting yang disampaikan Presiden SBY terkait konflik Polri dan KPK;
Saudara-saudara, dengan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, saya akan ahiri dengan kesimpulan utama yang tentunya juga berupa solusi dan langkah-langkah yang mesti kita laksanakan kedepan.
1. penangan hukum dugaan korupsi simulator sim yang melibatkan Irjen Pol Djoko Susilo agar ditangani KPK dan tidak pecah. Polri menangani kasus-kasus lain yang tidak terkait langsung.
2. Keingingan Polri untuk melakukan proses hukum terhadap Kompol Novel Baswedan saya pandang tidak tepat baik dari segi timing maupun caranya.
3. Perselisihan yang menyangkut waktu penugasan penyidik polri yang bertugas di KPK perlu diatur kembali dan akan saya tuangkan dalam peraturan pemerintah, saya berharap nantinya teknis pelaksanaan juga diatur dalam MoU KPK antara dan Polri.
4. Rencana Revisi UU KPK sepanjang untuk memerkuat dan tidak untuk memperlemah KPK sebenarnya dimungkinkan. Tetapi saya pandang kurang tepat untuk dilakukan sekarang ini. Lebih baik kita tingkatkan sinergi dan intensitas semua upaya pemberantasan korupsi.
5. Saya berharap, agar KPK dan polri dapat memperbaharui MoUnya dan kemudian dipatuhi dan dijalankan serta dilakukan sinergi sehingga peristiwa seperti ini tidak terus berulang di masa depan. Saya mencatat banyak peristiwa di lalu yang baik antara Polri dan KPK.
Contohnya kerjasama mencari dan menemukan terseangka korupsi yang kabur ke LN. Berhasil dengan baik. Sinerginya dan dan kerjasamanya. Sementara Polri juga mencatat prestasi di sejumlah bidang misalnya pemberantasan terorismem, kejatan narkotika dan kejahatan jalanan. Juga prestasi pengamanan dan pengaturan kegiatan nasional mudik lebaran dan peringantan hari-hari besar yang lain. Semangat, energi dan kinerja seperti ini saya yang ini dapat dijadikan modal untuk bersinergi dengan KPK untuk melaksanakan tugas memberantas korupsi.(Dent/net)

Bupati KBB Berikan Kadeudeuh Kepada Pensiunan

Bupati KBB/istimewa

Catatan Jurnalis - Bupati Bandung Barat, Abubakar memberikan penghargaan dan uang "kadeudeuh" kepada ratusan pegawai negeri sipil (PNS) purna bhakti (pensiun) dan meninggal dunia aktif yang pensiun tahun 2011 dan 2012 di lingkungan pemerintahan kabupaten (Pemkab) Bandung Barat.

Pemberian penghargaan dan uang "kadeudeuh" tersebut dilakukan secara simbolis kepada tiga orang PNS purna bakti di Gedung Cermat, Kompleks Pemkab Bandung Barat, Jalan Raya Batujajar, Kecamatan Batujajar, KBB, Senin (8/10).
Dasar pmberian kadeudeuh dan penghargaan bagi para PNS purna tugas dan meninggal dunia tersebut yaitu pasal 33 ayat 1 dan 2 jo undang-undang No 43/1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dan keputusan bupati Bandung Barat No 840 tentang pemberian penghargaan dalam rangka pelepasan PNS purna bhakti dan meninggal duni di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
"Penghargaan dan uang kadeudeuh ini diberikan kepara PNS purna bhakti dan meninggal dunia. Semuanya berjumlah 204 orang," kata Bupati Bandung Barat, Abubakar. (Dent/net)

Bupati Bandung Hadiri Jambore PNPM di Situ Patenggang

Bupati Bandung Dadang Naser /doc dent

Catatan Jurnalis- Bupati Bandung, Dadang Naser menyayangkan adanya penyimpangan dana yang dilakukan seorang oknum pengurus program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) di Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu.

Dia menambahkan, penyimpangan itu dilakukan oknum di Kecamatan Ibun dana sebesar Rp 54 juta dari program pembangunan yang tidak berhasil.
"Memang pembangunannya saat itu tidak berhasil, dan uangnya tidak dikembalikan karena diduga digelapkan. Tapi, yang kami sesalkan seharusnya jangan main hukum dulu, tapi dilakukan pembinaan," katanya seusai menghadiri Jambore PNPM di Situ Patenggang, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Senin (8/10).
Menurutnya hal itu sangat disayangkan, apalagi anggaran itu untuk pembangunan sejumlah infrastruktur dan di bidang ekonomi.
"Unit pengelola kegiatan (UPK) di setiap kecamatan sangat kreatif dalam melakukan pendampingan. Tahun depan rencananya dana pendampingan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bandung, akan ditingkatkan," ujarnya.
Saat ini anggaran PNPM berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan APBD Kabupaten Bandung dengan total Rp 15 miliar. APBD berkontribusi hampir sebesar Rp 3 miliar.
"Jambore ini diikuti perwakilan PNPM 11 kecamatan di Kabupaten Bandung. Kegiatan ini merupakan evaluasi tentang keberhasilan PNPM di beberapa kecamatan. Alhamdulilah semua kecamatan hampir berhasil," ujarnya.
Ketua UPK Gerbang Mas Kecamatan Ibun, Hidayat Permana menambahkan, permasalahan penyimpangan tersebut terjadi pada 2007, dan saat ini sudah selesai. Oknum itu sempat dihukum selama 1,5 tahun penjara. Nantinya pihaknya akan mengintensifkan pembinaan terhadap pengurus PNPM. (Dent/net)

Penjualan LKS BTQ Dipertanyakan

Istimewa

Catatan Jurnalis - Sejumlah guru agama di 6 sekolah dasar negeri (SDN) di Gugus 14 Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung mempertanyakan legalitas atau dasar hukum pendistribusian buku lembar kerja siswa (LKS) Baca Tulis Alquran (BTQ) di sekolah mereka.

"Kenapa kami mempertanyakan, karena pengadaan buku tersebut dibiayai oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS). Padahal, sudah jelas dalam Permendiknas No 2/2008 tentang buku, tidak ada peruntukan dana BOS untuk pembelian LKS. Ada juga untuk pembelian buku paket untuk seluruh siswa," kata salah seorang guru agama di Gugus 14 Rancamanyar, Minggu (7/10/2012).
Saat ini, kata Ridwan, di sekolah tempat dia dan rekan-rekan guru lainnya di Rancamanyar, sejak minggu-minggu ini ada pengiriman buku LKS BTQ dengan volume yang cukup banyak, yakni sesuai dengan jumlah siswa didik (one man one book).
Padahal, dia menilai mereka tidak begitu memerlukan buku LKS tersebut, karena semua materi pelajaran agama sudah terpenuhi dari buku paket. Meski jumlah buku paket ini hanya tersedia beberapa buku saja.
"Ini kan aneh buku paket saja yang jelas diharuskan dibeli oleh dana BOS dengan volume one man one book, cuma ada tiga eksemplar, itu pun hanya pegangan guru saja. Lalu kenapa buku LKS BTQ yang tidak memiliki landasan hukum dibeli secara besar-besaran dan digratiskan kepada semua siswa," ujarnya.
Selain itu, Ridwan pun mempertanyakan alasan kepala sekolah yang membeli buku LKS BTQ karangan Hapid dari CV Atikan Mandiri. Pasalnya, beberapa waktu lalu, buku LKS BTQ dari penulis dan penerbit yang sama ini pernah menuai masalah, yakni terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan huruf Arab Alquran.
"Makanya kami tidak berani membagikan kepada siswa. Selain takut ikut-ikutan dituduh melanggar hukum. Kami juga tidak mendapatkan jaminan kalau buku tersebut sudah direvisi dan mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang masalah ini,"katanya(Dent/net)

Kompol Pemeriksa Simulator SIM

                                                                                                              Istimewa

Novel Baswedan,akhir akhir menjadi hot issue di media massa dan jejaring sosial. Upaya polisi untuk menjemput paksa polisi berpangkat komisaris polisi (kompol) ini mampu membangkitkan dukungan dari berbagai kalangan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam semalam, gedung KPK di Jln. Rasuna Said, Jakarta Selatan telah menjelma menjadi posko perlawanan bagi mereka yang menganggap tindakan polisi arogan.

Siapa sesungguhnya Kompol Novel Baswedan? Mengapa KPK ingin mempertahankannya, bahkan bersedia pasang badan? Mengapa polisi ngotot menangkapnya untuk kasus yang terjadi tahun 2004 silam?
Kompol Novel Baswedan adalah salah seorang anggota polisi yang ditugaskan menjadi penyidik di KPK. Sepak terjangnya dalam menjalankan tugas sebagai penyidik KPK, memang cukup mengesankan.
Bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), namanya sudah dikenal karena beberapa kali dihadirkan sebagai saksi dalam kasus korupsi. Novel juga beberapa kali terlibat dalam upaya penggeledahan atau tangkap tangan. Di antaranya saat menangkap Bupati Buol, Amran Batalipu yang prosesnya diwarnai penghadangan oleh puluhan pendukung Amran.
Aksi dramatis dialaminya saat menangkap Bupati Buol. Novel yang saat itu mengendarai motor untuk melakukan pengejaran, hendak ditabrak oleh rombongan Amran. Meski motornya ringsek, namun Novel berhasil menghindar dan selamat.
Tak hanya itu, Novel adalah penyidik KPK yang dengan keras menghadang upaya penghentian penggeledahan KPK di Markas Korlantas, bulan Juli lalu. Padahal ketika itu, dia harus berhadapan dengan perwira Mabes Polri berpangkat kombes.
Novel kembali beraksi saat KPK memeriksa Irjen Djoko Susilo dalam kasus dugaaan korupsi simulator SIM, Jumat (5/10) siang. Novel yang merupakan perwira menengah berpangkat kompol, memeriksa jenderal aktif bintang dua.
"Novel ini salah satu yang memeriksa langsung DS siang tadi," ujar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di kantornya, Sabtu (6/10) dini hari.
Jaga ibu
Novel yang diakui Bambang Widjojanto sebagai salah satu penyidik terbaik yang dimiliki KPK, sebenarnya sudah mengetahui akan dijemput Provost Mapolda Bengkulu. Menurut salah seorang kakaknya, Taufik Baswedan, Novel sempat berpesan agar menjaga ibunda mereka.
"Tadi dia sudah telepon. Katanya ada polisi yang datang. Dia bilang 'Jaga ibu'," ujar Taufik di kantor KPK, Jumat (5/10) malam.
Meski mengetahui akan dijemput, namun adik sepupu dari Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan ini mengaku tidak tahu kasus pembunuhan apa yang dialamatkan Polri kepadanya.
"Novel tadi cerita, lihat orangnya saja enggak pernah," kata Taufik saat ditanya mengenai tuduhan pembunuhan oleh Polri terhadap Novel.
Taufik yang ditemui wartawan saat datang ke gedung KPK, juga mengaku tidak mengetahui tuduhan terhadap Novel, sehingga polisi akan menangkapnya. Yang jelas, kata Taufik, Novel saat menghubungi dirinya lewat telepon sudah memberitahukan bahwa dirinya dituduh melakukan sesuatu oleh Polri. Novel sempat meminta agar Taufik menjaga ibundanya karena dia akan dijemput Polri.
Mengenai kasus yang dituduhkan kepada Novel, Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Suhardi Aliyus dalam keterangan persnya, menjelaskan bahwa Polda Bengkulu akan menangkap Novel terkait kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal yang terjadi pada tahun 2004. Namun, kasus penganiayaan yang dituduhkan kepada Novel masih belum jelas(Dent/net)