Bupati Bandung Dadang Naser /doc dent |
Dia menambahkan, penyimpangan itu dilakukan oknum di Kecamatan Ibun dana
sebesar Rp 54 juta dari program pembangunan yang tidak berhasil.
"Memang pembangunannya saat itu tidak berhasil, dan uangnya tidak dikembalikan karena diduga digelapkan. Tapi, yang kami sesalkan seharusnya jangan main hukum dulu, tapi dilakukan pembinaan," katanya seusai menghadiri Jambore PNPM di Situ Patenggang, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Senin (8/10).
Menurutnya hal itu sangat disayangkan, apalagi anggaran itu untuk pembangunan sejumlah infrastruktur dan di bidang ekonomi.
"Unit pengelola kegiatan (UPK) di setiap kecamatan sangat kreatif dalam melakukan pendampingan. Tahun depan rencananya dana pendampingan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bandung, akan ditingkatkan," ujarnya.
Saat ini anggaran PNPM berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan APBD Kabupaten Bandung dengan total Rp 15 miliar. APBD berkontribusi hampir sebesar Rp 3 miliar.
"Jambore ini diikuti perwakilan PNPM 11 kecamatan di Kabupaten Bandung. Kegiatan ini merupakan evaluasi tentang keberhasilan PNPM di beberapa kecamatan. Alhamdulilah semua kecamatan hampir berhasil," ujarnya.
Ketua UPK Gerbang Mas Kecamatan Ibun, Hidayat Permana menambahkan, permasalahan penyimpangan tersebut terjadi pada 2007, dan saat ini sudah selesai. Oknum itu sempat dihukum selama 1,5 tahun penjara. Nantinya pihaknya akan mengintensifkan pembinaan terhadap pengurus PNPM. (Dent/net)
"Memang pembangunannya saat itu tidak berhasil, dan uangnya tidak dikembalikan karena diduga digelapkan. Tapi, yang kami sesalkan seharusnya jangan main hukum dulu, tapi dilakukan pembinaan," katanya seusai menghadiri Jambore PNPM di Situ Patenggang, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Senin (8/10).
Menurutnya hal itu sangat disayangkan, apalagi anggaran itu untuk pembangunan sejumlah infrastruktur dan di bidang ekonomi.
"Unit pengelola kegiatan (UPK) di setiap kecamatan sangat kreatif dalam melakukan pendampingan. Tahun depan rencananya dana pendampingan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bandung, akan ditingkatkan," ujarnya.
Saat ini anggaran PNPM berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan APBD Kabupaten Bandung dengan total Rp 15 miliar. APBD berkontribusi hampir sebesar Rp 3 miliar.
"Jambore ini diikuti perwakilan PNPM 11 kecamatan di Kabupaten Bandung. Kegiatan ini merupakan evaluasi tentang keberhasilan PNPM di beberapa kecamatan. Alhamdulilah semua kecamatan hampir berhasil," ujarnya.
Ketua UPK Gerbang Mas Kecamatan Ibun, Hidayat Permana menambahkan, permasalahan penyimpangan tersebut terjadi pada 2007, dan saat ini sudah selesai. Oknum itu sempat dihukum selama 1,5 tahun penjara. Nantinya pihaknya akan mengintensifkan pembinaan terhadap pengurus PNPM. (Dent/net)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar