Istimewa |
"Kenapa kami mempertanyakan, karena pengadaan buku tersebut dibiayai oleh
dana bantuan operasional sekolah (BOS). Padahal, sudah jelas dalam Permendiknas
No 2/2008 tentang buku, tidak ada peruntukan dana BOS untuk pembelian LKS. Ada
juga untuk pembelian buku paket untuk seluruh siswa," kata salah seorang
guru agama di Gugus 14 Rancamanyar, Minggu (7/10/2012).
Saat ini, kata Ridwan, di sekolah tempat dia dan rekan-rekan guru lainnya di Rancamanyar, sejak minggu-minggu ini ada pengiriman buku LKS BTQ dengan volume yang cukup banyak, yakni sesuai dengan jumlah siswa didik (one man one book).
Padahal, dia menilai mereka tidak begitu memerlukan buku LKS tersebut, karena semua materi pelajaran agama sudah terpenuhi dari buku paket. Meski jumlah buku paket ini hanya tersedia beberapa buku saja.
"Ini kan aneh buku paket saja yang jelas diharuskan dibeli oleh dana BOS dengan volume one man one book, cuma ada tiga eksemplar, itu pun hanya pegangan guru saja. Lalu kenapa buku LKS BTQ yang tidak memiliki landasan hukum dibeli secara besar-besaran dan digratiskan kepada semua siswa," ujarnya.
Selain itu, Ridwan pun mempertanyakan alasan kepala sekolah yang membeli buku LKS BTQ karangan Hapid dari CV Atikan Mandiri. Pasalnya, beberapa waktu lalu, buku LKS BTQ dari penulis dan penerbit yang sama ini pernah menuai masalah, yakni terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan huruf Arab Alquran.
"Makanya kami tidak berani membagikan kepada siswa. Selain takut ikut-ikutan dituduh melanggar hukum. Kami juga tidak mendapatkan jaminan kalau buku tersebut sudah direvisi dan mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang masalah ini,"katanya(Dent/net)
Saat ini, kata Ridwan, di sekolah tempat dia dan rekan-rekan guru lainnya di Rancamanyar, sejak minggu-minggu ini ada pengiriman buku LKS BTQ dengan volume yang cukup banyak, yakni sesuai dengan jumlah siswa didik (one man one book).
Padahal, dia menilai mereka tidak begitu memerlukan buku LKS tersebut, karena semua materi pelajaran agama sudah terpenuhi dari buku paket. Meski jumlah buku paket ini hanya tersedia beberapa buku saja.
"Ini kan aneh buku paket saja yang jelas diharuskan dibeli oleh dana BOS dengan volume one man one book, cuma ada tiga eksemplar, itu pun hanya pegangan guru saja. Lalu kenapa buku LKS BTQ yang tidak memiliki landasan hukum dibeli secara besar-besaran dan digratiskan kepada semua siswa," ujarnya.
Selain itu, Ridwan pun mempertanyakan alasan kepala sekolah yang membeli buku LKS BTQ karangan Hapid dari CV Atikan Mandiri. Pasalnya, beberapa waktu lalu, buku LKS BTQ dari penulis dan penerbit yang sama ini pernah menuai masalah, yakni terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan huruf Arab Alquran.
"Makanya kami tidak berani membagikan kepada siswa. Selain takut ikut-ikutan dituduh melanggar hukum. Kami juga tidak mendapatkan jaminan kalau buku tersebut sudah direvisi dan mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang masalah ini,"katanya(Dent/net)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar