Blogger news
Ditulis Oleh Para Jurnal Indonesia. Diberdayakan oleh Blogger.
Pages - Menu
Blog Archive
-
▼
2013
(14)
- ► 01/27 - 02/03 (2)
-
▼
01/20 - 01/27
(12)
- Ring Bogana PPN Semakin Diburu Ring Zainal Banting...
- Ring Bogana PPN Kian Dikenal
- Kios Merah Putih-Peta 251 Bandung
- Kios Merah Putih-Peta 251 Bandung Anis Merah Trot...
- Toko Garuda Merah Kembali Siapkan Anis Merah Berku...
- Aerudin dilantik Jadi Kades Majakerta Periode 2013...
- Meski Memakai Jampersal Ditarik Biaya Sampai Rp 60...
- Ribuan Kilogram Raskin Diduga Digelapkan
- 7 Bocah Pembobol Rumah Mewah Dipesantrenkan
- SANG PIALANG, Sambangi Kehidupan Para Pialang
- Pembinaan dan Prestasi Bakal meingkat di Tahun 2013
- “Bongan Saha” Single Anyar Gina Sheilla
-
►
2012
(66)
- ► 12/30 - 01/06 (3)
- ► 12/02 - 12/09 (4)
- ► 11/25 - 12/02 (3)
- ► 11/04 - 11/11 (8)
- ► 10/21 - 10/28 (17)
- ► 10/14 - 10/21 (16)
- ► 10/07 - 10/14 (11)
- ► 09/30 - 10/07 (4)
Latest Post
Sabtu, 26 Januari 2013
Ring Bogana PPN Semakin Diburu Ring Zainal Banting Harga Rp 850.000/Ekor
Anis merah Ring Bogana PPN kini semakin dicari dan diburu para kicaumania. Dengan semakin banyaknya bukti yang moncer di lapangan. Pada awal musim anakan anis merah 2013, Toko Garuda Merah/toko spesial anis merah siapkan stok anakan yang cukup banyak yang diambil langsung dari para petani di Bali dan juga pengepul ternama seperti Mas Zainal.
Yang pada awal musim anakan tahun ini, anakan anis merah Ring Zainal yang diambil langsung dari Mas Zainal tiga minggu yang lalu di Bali yang pada awal musim ini banting harga dengan harga promosi Rp 850.000/ekor dengan stok terbatas. Sementara harga anis merah Ring Bogana tetap stabil dengan harga Rp 1 juta/ekor dan tetap menjadi buruan kicaumania.
Namun ke depannya, Garuda Merah Baleendah akan mengkoordinasikan kembali harga anis merah bakalan dengan para petani di Bali. Pasalnya, Pepen pemilik Toko Garuda Merah selalu mengkoordinasikan masalah harga anis merah dengan para petani di Bali. Ini untuk menstabilkan harga anakan anis merah agar harga burung anis merah tidak hancur dan tetap stabil. Sehingga Toko Garuda Merah selalu siap bersaing masalah harga dengan siapapun.
Segera datang dan kunjungi Toko Garuda Merah Jalan Kiastramanggala No. 3 Baleendah, toko burung terpercaya dengan stok burung yang diambil langsung dari para petani di Bali bukan via agen. Dengan stok burung cukup banyak.
Atau menghubungi nomor Hp 082117799779 (non-SMS). Selain itu tersedia pula di Jalan Jaya Giri 4 No. 93 RT 2/RW 7 Lembang Bandung atau nomer HP Aang 082116919995. (Adv)**
Jumat, 25 Januari 2013
Ring Bogana PPN Kian Dikenal
Ring Zainal Malah Diobral
Awal musim anakan anis merah 2013 ini, Toko Garuda Merah/toko spesial anis merah yang sudah hampir memasuki tiga tahun keberadaannya dan selalu ramai dikunjungi para merah mania.
Dengan selalu siapkan stok anakan anis merah Ring Bogana PPN dan Ring Zainal PPN yang kualitasnya sudah terpercaya. Pasalnya diambil langsung dari para petani dan pengepul di Bali.
Ring Bogana PPN kian dicari dan harganya tetap stabil dan tidak tergoyahkan. Kini Ring Bogana PPN semakin tidak tergoyahkan dan semakin diburu para kicaumania.
Pasalnya, Ring Bogana PPN adalah hasil sortiran dari daerah-daerah sentra anis merah berkualitas dan pengepul ternama seperti Mas Zainal. Sehingga para penghobi bisa puas untuk memilih untuk mendapatkan anak anis merah yang diinginkannya dan hasilnya pun banyak yang memuaskan.
Sayang anakan anis merah Ring Zainal PPN malah diobral dan menjatuhkan pamor
Ring Zainal PPN yang sudah ternama. Padahal anakan anis merah di Bali, setelah
dikroscek langsung ke Bali masih stabil. Dan untuk mempertahankan stabilitas
anis merah supaya tidak hancur, Pepen mencoba untuk tidak mengikuti arus
pedagang lain yang mencoba menjatuhkan harga anis merah. Yang sebenarnya harga
anakan anis merah di Bali masih stabil.
Segera datang dan kunjungi Toko Garuda Merah Jalan Kiastramanggala No. 3 Baleendah, Kab. Bandung atau menghubungi nomor Hp 082117799779 (non-SMS). Selain itu tersedia pula di Jalan Jaya Giri 4 No. 93 RT 2/RW 7 Lembang Bandung atau nomer HP Aang 082116919995. (ADV)**
Segera datang dan kunjungi Toko Garuda Merah Jalan Kiastramanggala No. 3 Baleendah, Kab. Bandung atau menghubungi nomor Hp 082117799779 (non-SMS). Selain itu tersedia pula di Jalan Jaya Giri 4 No. 93 RT 2/RW 7 Lembang Bandung atau nomer HP Aang 082116919995. (ADV)**
Kios Merah Putih-Peta 251 Bandung
Obral Habis Anis Merah Trotol
Ring Zainal
Asli Rp 750.000/Ekor
Paling
banyak dicari oleh para kicaumania nusantara anis merah Ring Zainal PPN, asli
Bali karena kwalitas bisa diandalkan di arena lomba. Kios Merah Putih beberapa
hari telah menjual ais merah Ring Zainal PPN asli dari Bali sebanyak 120 ekor
dengan kwalitas super dan dijamin jantan.
Kini kembali
datang anis merah trotol Ring Zainal yang sudah pada rajin bunyi dengan harga
obral habis per ekor Rp 750.000. Dibantingnya harga tersebut menurut Apat
pemilik Kios Merah Putih, bukan untuk menjatuhkan harga anis merah. Namun, anis
merah kini sedang melimpah di musim panen ini sehingga pengepul di Bali Mas
Zainal kebanjiran stock.
Untuk
mengimbangi pasaran yang terjual terpaksa Kios Merah Putih menjual dengan harga
obral. Apat diobralnya anis merah Ring Zainal PPN asli Bali bukan berarti
kwalitas rendah dan satu-satunya penjual anis merah trotol dengan ring tersebut
di Bandung hanya ada di Kios Merah Putih. Apat menjamin kepada pembelinya bahwa
burung Ring Zainal PPN Bali ini dijamin jantan dan tetap ada garansi setiap
transaksi jual beli burung dengan disertai kwitansi dan bila dalam tenggang
waktu 6 bulan tidak sesuai dengan kesepakatan burung boleh ditukar kembali.
Zaminan
tersebut tidak hanya pada anis merah Ring Zainal saja tetapi pada burung lain
bisa ditukar kembali asal pembelian bisa memperlihatkan bukti. Hal serupa pun
sama dengan murai batu trotol yang sudah pada rajin bunyi (nyiricit) kwalitas
terbaik dijual dengan harga bersaing. Burung hias impor paruh bengkok Galah,
Prontet Orange, African Gray, Sun Canure masih tersedia ready stoc.
Kios Merah
Putih yang merupakan kios burung terbesar dan terlengkap di Bandung menyediakan
berbagi jenis burung local impor, sangkar, asesoris, vitamin dan pakan. Kembali
Senin (21/1) Kios Merah Putih telah kedatangan kembali sebanyak 400 ekor kenari
dan love bird impor berbagai jenis dengan kwalitas super sudah pada rajin
bunyi. Untuk lebih jelas lagi tentang berbagai jenis burung yang dijual bisa
datang langsung ke Kios Merah Putih Jalan Peta 251 (samping kanan Pasar Burung
Sukahaji) Hp 081 322 000 068 (L-01)
Kios Merah Putih-Peta 251 Bandung Anis Merah Trotol Ring Zainal Bali
Harga Spesial Rp 900.000/Ekor
Baru tiba
anis merah trotol (anakan) Ring Zainal Bali Kwalitas super sebanyak 200 ekor.
Kedatangan anis merah tersebut disambut para kicaumania Bandung untuk membeli
beberapa ekor dan bahkan sebelum datang banyak burung sudah banyak dipesan.
Banyaknya
minat akan anis merah Ring Zainal Bali, karena banyak yang berhasil memelihara
dari kecil dan sudah dewasa juara di lomba. Apat pemilik Kios Merah Putih di
Jalan Peta 251 Bandung satu-satunya kios burung yang menjual anis ring asli
Zainal Bali dengan jaminan jantan. Untuk awal tahun 2013 ini Kios Merah Putih
memberikan harga special Rp 900.000/ekor untuk peminat lebih jelas silahkan
datang dan buktikan, katanya.
Kios Merah
Putih merupakan salah satu kios burung, sangkar, pakan dan asesoris terlengkap
di Kota Bandung. Tidak hanya mendatangkan anis merah berkwalitas super tapi
dalam waktu bersamaan kedatangan pula kenari imfor berbagai jenis serta love
bird impor Lutino bermata merah. Bagi penggemar burung untuk perumahan Kios
Merah Putih menyediakan burung impor yang sudah pada rajin bunyi dan jinak.
Burung hias
rumahan yang berwarna sangat indah di antaranya paruh bengkok Galah, Prontet,
Orange Swing, Ring Net (biru kuning abu-abu, hijau), African Grey, Sun Conure,
Green Check, Rosela serta anakan burung lokal jalak suren trotol. Lebih
jelasnya para peminat silahkan buktikan burung yang berada di Kios Merah Putih
berkwalitas super serta dijamin 100 persen (L-01)
Toko Garuda Merah Kembali Siapkan Anis Merah Berkualitas
Toko burung Garuda Merah Baleendah Kabupaten Bandung menyediakan anis merah bakalan yang mutu dan kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Ring Bogana PPN dan Ring Zaenal PPN baru saja tiba. Bagi anda yang berminat bisa segera datang ke Toko burung Garuda Merah Jalan Kiastramanggala No. 3 Baleendah Kabupaten Bandung atau dekat Tugu Kujang Baleendah Bandung. Atau menghubungi nomer Hp 082117799779 (non-SMS). Burung yang kami sediakan adalah burung-burung yang kami ambil di daerah-daerah sentra anis merah berkualitas di Pupuan Bali. Sehingga Anda bisa bebas memilih anis merah yang kami sediakan karena banyak pilihannya. Siapa tahu burung selera Anda ada di sini. Segera kunjungi toko kami. (Adv)**
Kamis, 24 Januari 2013
Aerudin dilantik Jadi Kades Majakerta Periode 2013-2019
Catatan
Jurnalis-Bertempat di aula kantor Kecamatan Majalaya,Selasa (8/1).Berdasarkan
Keputusan Bupati Bandung Melalui Camat Majalaya No 5 tahun 2013 Tentang
Pemberhentian kades Majakerta Kecamatan Majalaya Kab Bandung Periode 2007-2013
dan bedasarkan Perbup keputusan No 6 Tahun 2013 tentang pemberhentian dan
pengangkatan kades Majakerta kecamatan Majalaya Kab Bandung Periode 2013-2019.Aerudin
dilantik jadi kades Majakerta periode 2013-2019.(Deden Kusdinar)
Meski Memakai Jampersal Ditarik Biaya Sampai Rp 600 ribu
Catatan Jurnalis - Meski memiliki jaminan persalinan (Jampersal),
namun sejumlah warga di Kampung Puja, Desa Panyadap, Kecamatan
Solokanjeruk, Kabupaten Bandung tetap diminta membayar biaya
persalinan. Biaya persalinan itu mulai dari Rp 400 ribu sampai Rp 600
ribu.
"Katanya uang itu untuk paraji (dukun bayi) dan asisten bidan," ujar
Een (46) warga RT 03/RW 03 Kampung Puja , Desa Panyadap, Kecamatan
Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, ketika ditemui wartawan, Selasa (8/1).
Een mengaku, cucunya, yakni Azam Alfarizi ditarik biaya persalinan
sebesar Rp 400 ribu ketika dilahirkan tujuh bulan yang lalu di tempat
praktek seorang bidan di Kecamatan Solokanjeruk. Padahal ibu yang
melahirkan Azam, yakni Epon Handayani (27) menggunakan jampersal dalam
proses persalinannya. Pembuatan jampersal itu pun atas permintaan
bidan tersebut sebelum melahirkan.
"Sebelum melahirkan kami sudah membuat jampersal. Sebab dengan
jampersal biaya melahirkan dijamin gratis oleh pemerintah. Tapi
ternyata kami tetap membayar," ujar Een.
Een pun mengaku jika jadinya hanya membayar Rp 300 ribu. Sebab, kata
dia, Rp 100 ribu dikembalikan lantaran tidak dikenakan biaya pembuatan
akta kelahiran. "Karena saudara saya kerja di desa jadinya tidak jadi
membayar utuh. Katanya Rp 100 ribu itu untuk biaya pembuatan akta
kelahiran," ujar Een.
Dikatakan Een, penarikan sejumlah biaya tersebut tidak dialaminya
seorang saja di desanya. Menurutnya seluruh warga yang melahirkan di
bidan tersebut juga ditarik biaya dengan patokan nilai Rp 400 ribu.
"Aneh memang, padahal di Rumah Sakit yang peralatannya lengkap bisa
gratis, tapi di bidan kami (warga) disuru membayar. Dan itu ditarif
dengan harga Rp 400 ribu," ujar Een.
Menurut Een, masyarakat tidak akan mengeluhkan persolalan ini jika tak
ada patokan harga. Pasalnya tak semua masyarakat di Kampung Puja
tergolong warga yang berada dan mampu.
"Kalau upah untuk paraji dan asisten seikhlasnya mungkin tak akan ada
masyarakat yang mengeluh. Apalagi Bidan lain yang ada di Solokanjeruk
jarang menerima amplop dari pasiennya," ujar Een. Ia pun mengaku tak
mendapatkan kuitansi pembayaran ketika melakukan pembayaran tersebut.
.Hal senada juga dikatakan Wiwin Winangsih (38) yang masih satu kampung
dengan Een ketika ditemui di kediamannya, Selasa (8/1). Ia yang
melahirkan seorang bayi perempuan pada Rabu 26 Desember 2012 ini
ditarik biaya Rp 600 ribu meski menggunakan jampersal yang dibuatnya
sebulan sebelum melahirkan.
"Kalau tidak pakai jampersal saya dikenakan biaya Rp 1,2 juta," ujar
Wiwin ketika diwawancara” BN”. Itu sebabnya kakak iparnya,
Juhaningsih (38) membuatkannya jampersal agar tak mengeluarkan biaya
biaya besar ketika melahirkan anaknya itu.
Wiwin pun mengatakan penarikan biaya sebesar Rp 1,2 juta itu bukan
tanpa alasan. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan biaya persalinan
anaknya yang lahir kembar."Karena menggunakan jampersal biaya yang harus dibayarkan hanya
separuh dari total tersebut. Jadinya setiap anak saya ditarik Rp 300
ribu," ujar Wiwin yang menamanakan kedua anak kembarnya itu dengan
panggilan Salwa dan Salma.
Namun demikian Wiwin sedih lantaran pada kenyataan Salma tak selamat
pada proses persalinan. Ia pun tetap ditarik uang sebesar Rp 600 ribu
karena melahirkan anak keempatnya yang kembar itu.
"Lima tahun lalu saya melahirkan anak ketiga saya di Subang tidak
ditarik uang sebesar ini. Hanya Rp 200 ribu, itu pun untuk biaya
pembuatan akta kelahiran dan uang balas jasa untuk bidannya," kata
Wiwin.
Sementara itu Juhaningsih membenarkan perkataan Wiwin. Ia pun sempat
terkejut ketika diminta uang sebesar Rp 600 ribu. Sebab Wiwin selama
ini bergantung kepada kakak kandungnya lantaran tak lagi diurus lagi
oleh suaminya yang merantau ke Jakarta.
Itu mengapa Juhaningsih mengurus syarat-syarat pembuatan jampersal
seperti surat pernyataan tidak memiliki jaminan kesehatan, surat
keterangan tidak mampu, serta melengkapinya dengan KTP dan Kartu
Keluarga (KK)
"Penarikan tersebut hanya secara lisan saja. Tidak ada rinciannya buat
apa-apa. Hanya saja uang itu katanya buat pengganti biaya obat-obatan,
popok, susu, dot dan lain-lainnya. Sebab anak adik ipar saya kembar,
jadi biaya obat juga double," ujar Juhaningsih.
Ia pun mengaku nilai tersebut merupakan harga paket. Karena biaya
semakin mahal jika tak menggunakan paket. Tanpa obat-obatan dan
lainnya, kata Juhaningsih, Wiwin dikenakan biaya sebesar Rp 550 ribu.
"Itu hanya biaya persalinan saja," ujarnya.
Meski ditarik Rp 600 ribu, Juhaningsih mengaku sempat melakukan tawar
menawar tentang biaya tersebut. Namun nilai tersebut tidak bisa
berkurang sehingga membuatnya harus meminjam uang untuk melunasi
tanggungan tersebut.
"Karena tidak bisa turun, saya meminta waktu untuk mencari uang dulu.
Bidan itu pun memperbolehkannya," ujar Juhaningsih.
Tak berbeda dengan Wiwin, Wisinta (23) yang juga masih tetangga juga
ditarik uang. Ibu muda yang melahirkan dua hari lebih awal dari Salwa
dan Salma itu ditarik biaya persalinan sebesar Rp 400 ribu. Namun ia
tak pernah mendapatkan penjelasan biaya tersebut. Bahkan ia tak
mendapatkan kuitansi pembayaran.
"Saya tahunya Rp 100 ribu katanya untuk biaya membuat akta kelahiran.
Tapi sisanya saya tidak tahu buat apa," ujar wanita yang melahirkan
seorang bayi laki-laki ketika ditemui wartawan di kediamannya, Selasa
(8/1).
Kepala Desa Panyadap, Agung Pramuja Alamsyah, membenarkan persoalan
tersebut. Namun hal tersebut masih berdasarkan laporan warga yang
mengeluh kepadanya. Itu sebabnya ia belum mau berkomentar banyak dan
menanggapi persoalaan tersebut lebih jauh.
"Keluhan memang ada tapi itu perlu dibuktikan dulu. Kami pun sempat
mengadakan pertemuan dengan Kepala Puskemas Solokanjeruk tentang
persoalan ini. Tapi sejauh ini belum ada bukti yang membuktikan ada
penarikan. Baru keluhan saja," ujarnya ketika dihubungi melalui
ponsel, Selasa (8/1).
Agus menilai, penarikan sejumlah uang kepada ibu hamil tidak bisa
dibenarkan. Apalagi wanita hamil tersebut menggunakan jampersal dalam
proses persalinanya. Ia pun tak membenarkan jika biaya tersebut
berdalih pengganti obat-obatan dan lainnya seperti yang disebutkan
sejumlah warga.
"Apa pun alasannya tidak dibenarkan, karena pemerintah Kabupaten
Bandung menjamin biaya persalinan ibu hamil. Lagi pula tidak semua
warga mampu membeli yang ditentukan," ujar Agung.
Hal senada juga dikatakan Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, dr
Riantini ketika dihubungi “BN” melalui ponsel, Selasa (8/1). Ia
mengatakan proses persalinan wanita hamil di Kabupaten Bandung dijamin
gratis jika menggunakan jampersal.
"Asalkan proses persalinan dilakukan di bidan-bidan yang memiliki
perjanjian dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung atau di rumah
sakit pemerintah,'" kata Riantini singkat.
Sementara itu, bidan yang bersangkutan tidak bisa ditemui untuk
dimintai keterangannya. Ketika ditelusuri ke Puskesmas Terpadu (Pustu)
Solokanjeruk, tempatnya bertugas, bidan yang bersangkutan tidak berada
di tempat. Menurut petugas Pustu Solokanjeruk, bidan itu sedang
melakukan kunjungan.
Bidan itu pun tak bisa ditemui di tempat prakteknya. Tempat praktenya
yang bertembok hijau, berpagar hitam dan biru itu terlihat sepi tak
ada pengunjung. Hanya terlihat tulisan nama bidan itu yang menggantung
di sebuah tiang. Selain itu tulisan tutup terlihat jelas di depan
pintu masuk tempat praktek. (Dent)
Solokanjeruk, Kabupaten Bandung tetap diminta membayar biaya
persalinan. Biaya persalinan itu mulai dari Rp 400 ribu sampai Rp 600
ribu.
"Katanya uang itu untuk paraji (dukun bayi) dan asisten bidan," ujar
Een (46) warga RT 03/RW 03 Kampung Puja , Desa Panyadap, Kecamatan
Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, ketika ditemui wartawan, Selasa (8/1).
Een mengaku, cucunya, yakni Azam Alfarizi ditarik biaya persalinan
sebesar Rp 400 ribu ketika dilahirkan tujuh bulan yang lalu di tempat
praktek seorang bidan di Kecamatan Solokanjeruk. Padahal ibu yang
melahirkan Azam, yakni Epon Handayani (27) menggunakan jampersal dalam
proses persalinannya. Pembuatan jampersal itu pun atas permintaan
bidan tersebut sebelum melahirkan.
"Sebelum melahirkan kami sudah membuat jampersal. Sebab dengan
jampersal biaya melahirkan dijamin gratis oleh pemerintah. Tapi
ternyata kami tetap membayar," ujar Een.
Een pun mengaku jika jadinya hanya membayar Rp 300 ribu. Sebab, kata
dia, Rp 100 ribu dikembalikan lantaran tidak dikenakan biaya pembuatan
akta kelahiran. "Karena saudara saya kerja di desa jadinya tidak jadi
membayar utuh. Katanya Rp 100 ribu itu untuk biaya pembuatan akta
kelahiran," ujar Een.
Dikatakan Een, penarikan sejumlah biaya tersebut tidak dialaminya
seorang saja di desanya. Menurutnya seluruh warga yang melahirkan di
bidan tersebut juga ditarik biaya dengan patokan nilai Rp 400 ribu.
"Aneh memang, padahal di Rumah Sakit yang peralatannya lengkap bisa
gratis, tapi di bidan kami (warga) disuru membayar. Dan itu ditarif
dengan harga Rp 400 ribu," ujar Een.
Menurut Een, masyarakat tidak akan mengeluhkan persolalan ini jika tak
ada patokan harga. Pasalnya tak semua masyarakat di Kampung Puja
tergolong warga yang berada dan mampu.
"Kalau upah untuk paraji dan asisten seikhlasnya mungkin tak akan ada
masyarakat yang mengeluh. Apalagi Bidan lain yang ada di Solokanjeruk
jarang menerima amplop dari pasiennya," ujar Een. Ia pun mengaku tak
mendapatkan kuitansi pembayaran ketika melakukan pembayaran tersebut.
.Hal senada juga dikatakan Wiwin Winangsih (38) yang masih satu kampung
dengan Een ketika ditemui di kediamannya, Selasa (8/1). Ia yang
melahirkan seorang bayi perempuan pada Rabu 26 Desember 2012 ini
ditarik biaya Rp 600 ribu meski menggunakan jampersal yang dibuatnya
sebulan sebelum melahirkan.
"Kalau tidak pakai jampersal saya dikenakan biaya Rp 1,2 juta," ujar
Wiwin ketika diwawancara” BN”. Itu sebabnya kakak iparnya,
Juhaningsih (38) membuatkannya jampersal agar tak mengeluarkan biaya
biaya besar ketika melahirkan anaknya itu.
Wiwin pun mengatakan penarikan biaya sebesar Rp 1,2 juta itu bukan
tanpa alasan. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan biaya persalinan
anaknya yang lahir kembar."Karena menggunakan jampersal biaya yang harus dibayarkan hanya
separuh dari total tersebut. Jadinya setiap anak saya ditarik Rp 300
ribu," ujar Wiwin yang menamanakan kedua anak kembarnya itu dengan
panggilan Salwa dan Salma.
Namun demikian Wiwin sedih lantaran pada kenyataan Salma tak selamat
pada proses persalinan. Ia pun tetap ditarik uang sebesar Rp 600 ribu
karena melahirkan anak keempatnya yang kembar itu.
"Lima tahun lalu saya melahirkan anak ketiga saya di Subang tidak
ditarik uang sebesar ini. Hanya Rp 200 ribu, itu pun untuk biaya
pembuatan akta kelahiran dan uang balas jasa untuk bidannya," kata
Wiwin.
Sementara itu Juhaningsih membenarkan perkataan Wiwin. Ia pun sempat
terkejut ketika diminta uang sebesar Rp 600 ribu. Sebab Wiwin selama
ini bergantung kepada kakak kandungnya lantaran tak lagi diurus lagi
oleh suaminya yang merantau ke Jakarta.
Itu mengapa Juhaningsih mengurus syarat-syarat pembuatan jampersal
seperti surat pernyataan tidak memiliki jaminan kesehatan, surat
keterangan tidak mampu, serta melengkapinya dengan KTP dan Kartu
Keluarga (KK)
"Penarikan tersebut hanya secara lisan saja. Tidak ada rinciannya buat
apa-apa. Hanya saja uang itu katanya buat pengganti biaya obat-obatan,
popok, susu, dot dan lain-lainnya. Sebab anak adik ipar saya kembar,
jadi biaya obat juga double," ujar Juhaningsih.
Ia pun mengaku nilai tersebut merupakan harga paket. Karena biaya
semakin mahal jika tak menggunakan paket. Tanpa obat-obatan dan
lainnya, kata Juhaningsih, Wiwin dikenakan biaya sebesar Rp 550 ribu.
"Itu hanya biaya persalinan saja," ujarnya.
Meski ditarik Rp 600 ribu, Juhaningsih mengaku sempat melakukan tawar
menawar tentang biaya tersebut. Namun nilai tersebut tidak bisa
berkurang sehingga membuatnya harus meminjam uang untuk melunasi
tanggungan tersebut.
"Karena tidak bisa turun, saya meminta waktu untuk mencari uang dulu.
Bidan itu pun memperbolehkannya," ujar Juhaningsih.
Tak berbeda dengan Wiwin, Wisinta (23) yang juga masih tetangga juga
ditarik uang. Ibu muda yang melahirkan dua hari lebih awal dari Salwa
dan Salma itu ditarik biaya persalinan sebesar Rp 400 ribu. Namun ia
tak pernah mendapatkan penjelasan biaya tersebut. Bahkan ia tak
mendapatkan kuitansi pembayaran.
"Saya tahunya Rp 100 ribu katanya untuk biaya membuat akta kelahiran.
Tapi sisanya saya tidak tahu buat apa," ujar wanita yang melahirkan
seorang bayi laki-laki ketika ditemui wartawan di kediamannya, Selasa
(8/1).
Kepala Desa Panyadap, Agung Pramuja Alamsyah, membenarkan persoalan
tersebut. Namun hal tersebut masih berdasarkan laporan warga yang
mengeluh kepadanya. Itu sebabnya ia belum mau berkomentar banyak dan
menanggapi persoalaan tersebut lebih jauh.
"Keluhan memang ada tapi itu perlu dibuktikan dulu. Kami pun sempat
mengadakan pertemuan dengan Kepala Puskemas Solokanjeruk tentang
persoalan ini. Tapi sejauh ini belum ada bukti yang membuktikan ada
penarikan. Baru keluhan saja," ujarnya ketika dihubungi melalui
ponsel, Selasa (8/1).
Agus menilai, penarikan sejumlah uang kepada ibu hamil tidak bisa
dibenarkan. Apalagi wanita hamil tersebut menggunakan jampersal dalam
proses persalinanya. Ia pun tak membenarkan jika biaya tersebut
berdalih pengganti obat-obatan dan lainnya seperti yang disebutkan
sejumlah warga.
"Apa pun alasannya tidak dibenarkan, karena pemerintah Kabupaten
Bandung menjamin biaya persalinan ibu hamil. Lagi pula tidak semua
warga mampu membeli yang ditentukan," ujar Agung.
Hal senada juga dikatakan Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, dr
Riantini ketika dihubungi “BN” melalui ponsel, Selasa (8/1). Ia
mengatakan proses persalinan wanita hamil di Kabupaten Bandung dijamin
gratis jika menggunakan jampersal.
"Asalkan proses persalinan dilakukan di bidan-bidan yang memiliki
perjanjian dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung atau di rumah
sakit pemerintah,'" kata Riantini singkat.
Sementara itu, bidan yang bersangkutan tidak bisa ditemui untuk
dimintai keterangannya. Ketika ditelusuri ke Puskesmas Terpadu (Pustu)
Solokanjeruk, tempatnya bertugas, bidan yang bersangkutan tidak berada
di tempat. Menurut petugas Pustu Solokanjeruk, bidan itu sedang
melakukan kunjungan.
Bidan itu pun tak bisa ditemui di tempat prakteknya. Tempat praktenya
yang bertembok hijau, berpagar hitam dan biru itu terlihat sepi tak
ada pengunjung. Hanya terlihat tulisan nama bidan itu yang menggantung
di sebuah tiang. Selain itu tulisan tutup terlihat jelas di depan
pintu masuk tempat praktek. (Dent)
Ribuan Kilogram Raskin Diduga Digelapkan
Catatan Jurnalis - Sebanyak satu ton empat kuintal beras atau sekitar 97 karung beras miskin (raskin) diduga digelapkan Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Pasalnya jumlah raskin jatah masyarakat bulan Desember 2012 itu tidak ada barangnya ketika dimintai pertanggungjawabannya oleh masyarakat.
"Berdasarkan berita acara serah terima beras raskin, Desa Sukamulya
mendapatkan jatah sekitar 13 ton yang terbagi menjadi 921 karung beras dan setiap
karungnya memiliki berat 15 kg. Namun yang tersalurkan hanya sekitar 823 karung
untuk 13 RW yang ada di desa," ujar warga RT 01/RW 03 Kampung Babakan
Rengas, Desa Sukamulya, Wawan Kustiawan ketika ditemui di Kantor Desa
Sukamulya, Selasa (15/1).
Berdasarkan data, RW 1 mendapatkan jatah 70 karung, RW 2 mendapatkan jatah 78 karung, RW 3 mendapatkan jatah 65 karung, RW 4 mendapatkan jatah 63 karung, RW 5 mendapatkan jatah 92 karung, RW 6 mendapatkan jatah 66 karung, RW 7 mendapatkan 63 karung, RW 8 mendapatkan 36 karung, RW 9 mendapatkan 47 karung, RW 10 mendapatkan 60 karung, RW 11 mendapatkan 62 karung, RW 12 mendapatkan 53 karung, dan RW 13 mendapatkan 68 karung.
"Jumlah tersebut didapat dari data pemeriksaan yang dilakukan BPD Sukamulya. Data tersebut juga ditandatangani dan cap masing-masing RW," ujar Wawan sembari menujukan bukti-bukti penggelapan beras kepada wartawan.
Awalnya, Wawan bercerita, dugaan pengelapan raskin tersebut berasal dari laporan masyarakat. Namun masyarakat tidak memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan dugaan penggelapan tersebut. Karena itu Wawan memberanikan diri untuk mencari kebenaran laporan tersebut.
"Saya mendapati sebanyak 10 karung beras tersimpan rapat di gudang kantor desa, Kamis 20 Desember 2012. Ketika ditanya ke aparat desa yang biasa mengurus raskin, sejumlah beras itu merupakan jatah aparat desa. Namun ketika ditanya di forum, aparat desa mengaku sudah mendapatkan jatah jauh-jauh hari. Bahkan ada yang tidak mengambil jatah tersebut," ujar Wawan.
Menurut Wawan, dugaan penggelapan raskin tersebut diperkirakan sudah berlangsung sejak lama. Pasalnya setiap RW selalu mendapatkan jatah yang sama dalam setahun ini. "Rekaman kepala desa yang berbincang dengan saya ada. Ia mengaku telah menjual 1 ton beras raskin itu ke Majalaya. Sebab kepala desa tidak mau persoalan ini mencuat di masyarakat," ujar Wawan yang mengatakan kepala desa menemuinya pada tengah malam.
Dikatakan Wawan, hasil investigasi sejumlah warga, ada indikasi kuat kasus dugaan penggelapan raskin tersebut juga melibatkan oknum perangkat desa yang dipercaya memegang pendistribusian beras. Pasalnya sejumlah aparat desa, BPD, masyarakat, bahkan aparat yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap raskin, yakni Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Desa Sukamulya, tak mengetahui secara pasti tentang detail pendistribusiannya.
"Yang mendsitribusikan beras-beras ini dan yang mengurus semuanya merupakan orang kepercayaan kepala desa. Dan orang ini juga sempat berubah jawaban ketika ditanya tentang 10 karung beras yang disimpan di gudang kantor desa," ujar Wawan.
Wawan mengatakan, bukti-bukti penggelapan raskin ini sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib. Ia melaporkan penggelapan tersebut bersama anggota BPD Sukamulya pada Rabu 26 Desember 2012. Namun pihaknya belum mendapatkan tanggapan dari pihak kepolisian.
"Awalnya kami lapor ke Polsek Rancaekek, tapi kami diminta untuk melaporkan kasus ini ke Polres Bandung. Sejauh ini laporan kami ini belum ada tanggapan. Kata pihak Polres Bandung, kasus ini baru bisa diproses jika ada pengaduan terlebih dulu. Saya siap mempertanggungjawabkan persoalan ini," ujar Wawan yang mengaku sudah dua kali mendatangi Polres Bandung.
Sementara itu, sejumlah RW, yakni Ketua RW 4, Rahmad dan ketua RW 7, Asep Muhammad (41) membenarkan jika setiap tahunnya belum mengalami peningkatan jatah raskin. Namun demikian keduanya mengaku sama sekali tidak mengetahui jumlah raskin secara keseluruhan yang disalurkan.
"Kami hanya memiliki tugas menyalurkan raskin kepada masyarakat. Untuk persoalan total raskin yang didapat kami tidak paham betul karena itu merupakan urusan desa," ujar Rahmad kepada wartawan ketika dimintai keterangan di Kantor Desa Sukamulya, Selasa (15/1)
Sementara itu Wakil Ketua BPD Sukamulya, Ayi Syamsunur dan sejumlah anggota BPD Sukamulya, yakni Aep Nurzaman dan Dayat Hidayat mengaku, pihaknya telah melakukan pemeriksaan dugaan penggelapan raskin yang dilakukan kepala desa.
Pihaknya pun mengakui jika menemukan sebanyak 10 karung beras yang setiap karungnya memiliki berat 15 kg tersimpan di gudang tempat penyimpanan raskin. Namun 10 karung tersebut tidak diketahui penggunaannya.
"Menyikapi temuan warga tentang raskin kami langsung melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan hasil pendistribusian diketahui 823 karung yang disalurkan kepada masyarakat. Sedangkan jumlah raskin yang diterima desa sejumlah 921 dari karung," ujar Aep yang mewakili BPD ketika diwawancarai wartawan ketika ditemui di Kantor Desa Sukamulya, Selasa (15/1).
Aep mengatakan, BPD selalu mengawasi pendistribusian raskin. Namun pihaknya tak mengetahui secara detail jumlah total raskin yang diterima desa. Bahkan pihaknya juga tidak mengetahui total uang yang didapat dari desa dari penjualan raskin kepada masyarakat itu. Sebab setiap masyarakat membeli raskin per kg -nya dengan nilai Rp 1800.
"Kami hanya sebatas mengawasi tersalurnya raskin ke masyarakat. Karena jika tak tersalurkan akan berdampak buruk bagi masyarakat. Dan jika memang terjadi itu merupakan pelanggaran berat," ujar Aep.
Kepala Desa Sukamulya, Soni Sontani, membenarkan jika desa yang dipimpinnya mendapatkan sebanyak 921 karung beras atau 13815 kg raskin. Ia pun tak menyangkal jika sebanyak 823 karung beras disalurkan ke 13 RW di desanya. Namun ia membantah jika sisa raskin tersebut dijual ke tempat lain. Apalagi untuk kepentingan pribadi.
"Sisa raskin itu kami sisihkan bukan untuk dijual. Tapi untuk silaturahim dengan diberikan secara gratis kepada masyarakat khususnya yatim piatu dan kaum jompo. Sebab sebentar lagi saya tidak lagi menjabat sebagai kepala desa," ujar Soni kepada wartwan melalui ponsel ketika dimintai keterangannya, Selasa (15/1).
Lebih lanjut, jabatan Soni yang akan diganti pada pertengahan Februari nanti mengurungkan niat untuk membagikan raskin tersebut kepada yatim piatu dan kaum jompo. Pasalnya desanya sempat dilanda banjir pada akhir Desember lalu.
"Pada akhirnya saya membagikan secara merata jumlah raskin tersebut kepada masyarakat Desa Sukamulya. Karena waktu itu kami sempat kebanjiran. Jadi raskin itu bukan saya jual atau saya gunakan. Itu tidak benar," ujar Soni.(Deden Kusdinar/Cis)
Berdasarkan data, RW 1 mendapatkan jatah 70 karung, RW 2 mendapatkan jatah 78 karung, RW 3 mendapatkan jatah 65 karung, RW 4 mendapatkan jatah 63 karung, RW 5 mendapatkan jatah 92 karung, RW 6 mendapatkan jatah 66 karung, RW 7 mendapatkan 63 karung, RW 8 mendapatkan 36 karung, RW 9 mendapatkan 47 karung, RW 10 mendapatkan 60 karung, RW 11 mendapatkan 62 karung, RW 12 mendapatkan 53 karung, dan RW 13 mendapatkan 68 karung.
"Jumlah tersebut didapat dari data pemeriksaan yang dilakukan BPD Sukamulya. Data tersebut juga ditandatangani dan cap masing-masing RW," ujar Wawan sembari menujukan bukti-bukti penggelapan beras kepada wartawan.
Awalnya, Wawan bercerita, dugaan pengelapan raskin tersebut berasal dari laporan masyarakat. Namun masyarakat tidak memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan dugaan penggelapan tersebut. Karena itu Wawan memberanikan diri untuk mencari kebenaran laporan tersebut.
"Saya mendapati sebanyak 10 karung beras tersimpan rapat di gudang kantor desa, Kamis 20 Desember 2012. Ketika ditanya ke aparat desa yang biasa mengurus raskin, sejumlah beras itu merupakan jatah aparat desa. Namun ketika ditanya di forum, aparat desa mengaku sudah mendapatkan jatah jauh-jauh hari. Bahkan ada yang tidak mengambil jatah tersebut," ujar Wawan.
Menurut Wawan, dugaan penggelapan raskin tersebut diperkirakan sudah berlangsung sejak lama. Pasalnya setiap RW selalu mendapatkan jatah yang sama dalam setahun ini. "Rekaman kepala desa yang berbincang dengan saya ada. Ia mengaku telah menjual 1 ton beras raskin itu ke Majalaya. Sebab kepala desa tidak mau persoalan ini mencuat di masyarakat," ujar Wawan yang mengatakan kepala desa menemuinya pada tengah malam.
Dikatakan Wawan, hasil investigasi sejumlah warga, ada indikasi kuat kasus dugaan penggelapan raskin tersebut juga melibatkan oknum perangkat desa yang dipercaya memegang pendistribusian beras. Pasalnya sejumlah aparat desa, BPD, masyarakat, bahkan aparat yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap raskin, yakni Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Desa Sukamulya, tak mengetahui secara pasti tentang detail pendistribusiannya.
"Yang mendsitribusikan beras-beras ini dan yang mengurus semuanya merupakan orang kepercayaan kepala desa. Dan orang ini juga sempat berubah jawaban ketika ditanya tentang 10 karung beras yang disimpan di gudang kantor desa," ujar Wawan.
Wawan mengatakan, bukti-bukti penggelapan raskin ini sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib. Ia melaporkan penggelapan tersebut bersama anggota BPD Sukamulya pada Rabu 26 Desember 2012. Namun pihaknya belum mendapatkan tanggapan dari pihak kepolisian.
"Awalnya kami lapor ke Polsek Rancaekek, tapi kami diminta untuk melaporkan kasus ini ke Polres Bandung. Sejauh ini laporan kami ini belum ada tanggapan. Kata pihak Polres Bandung, kasus ini baru bisa diproses jika ada pengaduan terlebih dulu. Saya siap mempertanggungjawabkan persoalan ini," ujar Wawan yang mengaku sudah dua kali mendatangi Polres Bandung.
Sementara itu, sejumlah RW, yakni Ketua RW 4, Rahmad dan ketua RW 7, Asep Muhammad (41) membenarkan jika setiap tahunnya belum mengalami peningkatan jatah raskin. Namun demikian keduanya mengaku sama sekali tidak mengetahui jumlah raskin secara keseluruhan yang disalurkan.
"Kami hanya memiliki tugas menyalurkan raskin kepada masyarakat. Untuk persoalan total raskin yang didapat kami tidak paham betul karena itu merupakan urusan desa," ujar Rahmad kepada wartawan ketika dimintai keterangan di Kantor Desa Sukamulya, Selasa (15/1)
Sementara itu Wakil Ketua BPD Sukamulya, Ayi Syamsunur dan sejumlah anggota BPD Sukamulya, yakni Aep Nurzaman dan Dayat Hidayat mengaku, pihaknya telah melakukan pemeriksaan dugaan penggelapan raskin yang dilakukan kepala desa.
Pihaknya pun mengakui jika menemukan sebanyak 10 karung beras yang setiap karungnya memiliki berat 15 kg tersimpan di gudang tempat penyimpanan raskin. Namun 10 karung tersebut tidak diketahui penggunaannya.
"Menyikapi temuan warga tentang raskin kami langsung melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan hasil pendistribusian diketahui 823 karung yang disalurkan kepada masyarakat. Sedangkan jumlah raskin yang diterima desa sejumlah 921 dari karung," ujar Aep yang mewakili BPD ketika diwawancarai wartawan ketika ditemui di Kantor Desa Sukamulya, Selasa (15/1).
Aep mengatakan, BPD selalu mengawasi pendistribusian raskin. Namun pihaknya tak mengetahui secara detail jumlah total raskin yang diterima desa. Bahkan pihaknya juga tidak mengetahui total uang yang didapat dari desa dari penjualan raskin kepada masyarakat itu. Sebab setiap masyarakat membeli raskin per kg -nya dengan nilai Rp 1800.
"Kami hanya sebatas mengawasi tersalurnya raskin ke masyarakat. Karena jika tak tersalurkan akan berdampak buruk bagi masyarakat. Dan jika memang terjadi itu merupakan pelanggaran berat," ujar Aep.
Kepala Desa Sukamulya, Soni Sontani, membenarkan jika desa yang dipimpinnya mendapatkan sebanyak 921 karung beras atau 13815 kg raskin. Ia pun tak menyangkal jika sebanyak 823 karung beras disalurkan ke 13 RW di desanya. Namun ia membantah jika sisa raskin tersebut dijual ke tempat lain. Apalagi untuk kepentingan pribadi.
"Sisa raskin itu kami sisihkan bukan untuk dijual. Tapi untuk silaturahim dengan diberikan secara gratis kepada masyarakat khususnya yatim piatu dan kaum jompo. Sebab sebentar lagi saya tidak lagi menjabat sebagai kepala desa," ujar Soni kepada wartwan melalui ponsel ketika dimintai keterangannya, Selasa (15/1).
Lebih lanjut, jabatan Soni yang akan diganti pada pertengahan Februari nanti mengurungkan niat untuk membagikan raskin tersebut kepada yatim piatu dan kaum jompo. Pasalnya desanya sempat dilanda banjir pada akhir Desember lalu.
"Pada akhirnya saya membagikan secara merata jumlah raskin tersebut kepada masyarakat Desa Sukamulya. Karena waktu itu kami sempat kebanjiran. Jadi raskin itu bukan saya jual atau saya gunakan. Itu tidak benar," ujar Soni.(Deden Kusdinar/Cis)
7 Bocah Pembobol Rumah Mewah Dipesantrenkan
Catatan Jurnalis- Tujuh bocah pelaku pembobolan sebuah rumah mewah rencananya akan masuk pondok pesantren.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, (BP3APKB) Jawa Barat (Jabar),
Nenny Muji Kencanawati,
Mengingat ketujuh bocah yang berinisial A (14), R (13), Y (15), F (12), J (13), C (13) dan An (13) ini masih di bawah umur. Selain itu, ketujuh bocah ini masih tercatat sebagai siswa sekolah menengah pertama (SMP) kelas 1, 2 dan 3. di wilayah Cileunyi.
"Sebelumnya kami akan bernegosiasi dulu kepada pihak orang tua anak-anak tersebut," kata Nenny Muji Kencanawati, ketika ditemui wartawan di Cileunyi, Selasa (22/1).
Rencananya, kata Nenny, pihaknya akan menjemput anak-anak di Markas Polsek Cileunyi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Rabu (23/1). Selain itu pihaknya juga juga akan memberikan pengarahan kepada tujuh bocah tersebut sebelum mendapatkan persetujuan dari orang tua ketujuh pelaku itu.
"Hal ini perlu dilakukan untuk mendidik sikap mental anak-anak tersebut, karena takutnya kedepannya anak-anak ini melakukan hal yang sama ketika dewasa," katanya.
Sementara itu, Kapolsek Cileunyi Komisaris Asep Gunawan didampingi Kepala Unit Reserse dan Kriminal Polsek Cileunyi, Ajun Komisaris Wahyu Agung mengaku belum mengetahui akan ada penjemputan dari BP3APKB.
"Sampai saat ini masih belum ada kabar dari BP3APKB yang akan menjemput tujuh bocah ini untuk dikirim ke pesantren. Kami pun masih akan melakukan kordinasi dengan pihak Bapas," kata Asep di Markas Polsek Cileunyi, Selasa (22/1).
Lebih lanjut, Asep mengaku pihaknya masih melakukan razia warnet-warnet yang menyediakan game online. Mengingat sebelumnya terjaring belasan pelajar terjaring bermain di jam pelajaran sekolah. Bahkan seorang pelajar tertangkap tangan membawa senjata tajam (sajam).
"Usaha menekan kenakalan remaja akan terus kami lakukan sesuai intruksi Kapolres," kata Asep singkat.
Hal senada juga dikatakan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Juhana, ketika dihubungi wartawan melalui ponsel, Selasa (22/1). Ia mengimbau kepada semua guru untuk memantau anak-anak sekolah yang tidak hadir pada jam sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keberadaan anak-anak yang tidak hadir waktu jam sekolah masih berlangsung.
"Jika ada anak yang tidak hadir, guru harus mengabarkannya kepada orang tua. Bisa saja anak itu bilang ke orang tuanya sekolah namun pada kenyataanya justru main game," kata Juhana.
Juhana pun meminta, para pengusaha warnet dan tempat-tempat yang menyediakan permainan seperti game online di Kabupaten Bandung agar bersikap tegas dan tidak mengizinkan anak-anak sekolah untuk bermain pada jam sekolah.
"Main itu idak dilarang, tapi ada waktunya. Kalau bermain game harus di luar jam pelajaran atau jam sekolah serta jangan sampai mengganggu jam pelajaran. Selain itu bermain game itu yang mendidik bukan malah yang merusak mental," ujarnya seraya meminta semua unsur, yakni orang tua, guru,dan polisi selalu memantau pelajar(Deden Kusdinar/Cis)
Mengingat ketujuh bocah yang berinisial A (14), R (13), Y (15), F (12), J (13), C (13) dan An (13) ini masih di bawah umur. Selain itu, ketujuh bocah ini masih tercatat sebagai siswa sekolah menengah pertama (SMP) kelas 1, 2 dan 3. di wilayah Cileunyi.
"Sebelumnya kami akan bernegosiasi dulu kepada pihak orang tua anak-anak tersebut," kata Nenny Muji Kencanawati, ketika ditemui wartawan di Cileunyi, Selasa (22/1).
Rencananya, kata Nenny, pihaknya akan menjemput anak-anak di Markas Polsek Cileunyi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Rabu (23/1). Selain itu pihaknya juga juga akan memberikan pengarahan kepada tujuh bocah tersebut sebelum mendapatkan persetujuan dari orang tua ketujuh pelaku itu.
"Hal ini perlu dilakukan untuk mendidik sikap mental anak-anak tersebut, karena takutnya kedepannya anak-anak ini melakukan hal yang sama ketika dewasa," katanya.
Sementara itu, Kapolsek Cileunyi Komisaris Asep Gunawan didampingi Kepala Unit Reserse dan Kriminal Polsek Cileunyi, Ajun Komisaris Wahyu Agung mengaku belum mengetahui akan ada penjemputan dari BP3APKB.
"Sampai saat ini masih belum ada kabar dari BP3APKB yang akan menjemput tujuh bocah ini untuk dikirim ke pesantren. Kami pun masih akan melakukan kordinasi dengan pihak Bapas," kata Asep di Markas Polsek Cileunyi, Selasa (22/1).
Lebih lanjut, Asep mengaku pihaknya masih melakukan razia warnet-warnet yang menyediakan game online. Mengingat sebelumnya terjaring belasan pelajar terjaring bermain di jam pelajaran sekolah. Bahkan seorang pelajar tertangkap tangan membawa senjata tajam (sajam).
"Usaha menekan kenakalan remaja akan terus kami lakukan sesuai intruksi Kapolres," kata Asep singkat.
Hal senada juga dikatakan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Juhana, ketika dihubungi wartawan melalui ponsel, Selasa (22/1). Ia mengimbau kepada semua guru untuk memantau anak-anak sekolah yang tidak hadir pada jam sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keberadaan anak-anak yang tidak hadir waktu jam sekolah masih berlangsung.
"Jika ada anak yang tidak hadir, guru harus mengabarkannya kepada orang tua. Bisa saja anak itu bilang ke orang tuanya sekolah namun pada kenyataanya justru main game," kata Juhana.
Juhana pun meminta, para pengusaha warnet dan tempat-tempat yang menyediakan permainan seperti game online di Kabupaten Bandung agar bersikap tegas dan tidak mengizinkan anak-anak sekolah untuk bermain pada jam sekolah.
"Main itu idak dilarang, tapi ada waktunya. Kalau bermain game harus di luar jam pelajaran atau jam sekolah serta jangan sampai mengganggu jam pelajaran. Selain itu bermain game itu yang mendidik bukan malah yang merusak mental," ujarnya seraya meminta semua unsur, yakni orang tua, guru,dan polisi selalu memantau pelajar(Deden Kusdinar/Cis)
SANG PIALANG, Sambangi Kehidupan Para Pialang
Resensi Film
Pemain : Christian Sugiono, Abimana Aryasatya,Kamidia
Radisti
Sutradara : Asad Amar
Mahesa (Abimana Aryasatya) dan Kevin (Christian Sugiono) sudah
bersahabat sejak SMA hingga mereka sama-sama menjadi pialang. Mahesa
digambarkan sebagai pialang yang sabar dan pandai menganalisa data. Sementara
Kevin menjadi pialang yang berani ambil resiko untuk hasil besar. Bekerja di
bursa efek membawa mereka ke persaingan serius.
Konflik lain pun mulai terjadi. Ada cinta segitiga antara Mahesa,
Kevin dan Analea (Kamidia Radisti). Mahesa memendam cintanya, sementara Kevin
lebih suka menunjukkan kasih sayang dengan segala macam perhatian. Analea
sebenarnya menaruh hati pada Mahesa, namun karena tak pernah ada kejelasan,
Analea lebih memilih Kevin.
Keadaan berubah saat Investor Kevin, Gustom (Ferry Salim), secara
mendadak meminta agar semua sahamnya dilepas. Kevin jelas panik karena tanpa
sepengetahuan Gustom, ia telah menjual saham itu sangat tinggi untuk
kepentingan pribadinya. Dalam situasi seperti inilah persahabatan antara Kevin
dan Mahesa mulai diuji. Kevin butuh bantuan Mahesa untuk menyelesaikan
masalahnya.
Film SANG PIALANG menawarkan kisah yang segar dengan mengangkat
tema kehidupan para pialang/broker. Ini adalah kali pertama ada sebuah film
Nasional yang mengangkat profesi pakar ekonomi di bidang investasi pasar modal.
SANG PIALANG punya dua tugas utama yakni memberi edukasi penonton tentang jual
beli saham serta kisah cinta setra persahabatan.
Tugas pertama boleh dibilang sukses diselesaikan oleh sang
sutradara, Asad Amar. Asad membuat adegan yang mengalir untuk menjelaskan semua
keraguan pemilik modal tentang pasar saham. Dalam film ini juga dijelaskan
bagaimana alur pembelian dan penjualan saham. Bahkan pemantauan nilai investasi
juga digambarkan dengan baik. Sampai cara menyelamatkan dana jika broker
'nakal' beraksi pun digambarkan tanpa kesan menggurui.
Tentang cinta, Titien Watimena dan Anggoro Saronto nampak berusaha
keras memilah mana yang tepat untuk menyisipkan kata-kata indah dalam skenario.
Tak hanya cinta antara dua anak manusia, mereka juga menggambarkan kasih sayang
orang tua dan sahabat dengan manis. Sehingga film ini sama sekali tidak
membosankan.
Naskah film SANG PIALANG sangatlah apik karena sudah di godok
sejak tahun 2007. Melalui proses yang panjang itulah, cerita dari film ini
terasa sangat menarik untuk terus disimak mulai dari awal hingga akhir.
Debut film Asad Amar layak diapresiasi dengan detail-detail yang
matang. Tentu saja kita tahu bahwa penanam modal di saham adalah orang-orang
yang uangnya 'tak bernomor seri'. Tim wardrobe berhasil menggambarkan identitas
mereka dengan pilihan pakaian dan aksesoris yang berkelas dan mewah. Terutama
dengan penggunaan helikopter sebagai alat transportasi yang jelas-jelas menjadi
penanda kekayaan penumpangnya.
Meskipun ada beberapa produk 'built in', Asad cermat sekali
mencari adegan yang bisa digunakan sebagai celah, ini juga layak diapresiasi.
Kalau ada yang membuat tidak nyaman, hanyalah beberapa adegan yang diambil Asad
dengan memutar. Selain itu keseluruhan film ini layak menjadi tontonan yang
segar. (Deden .GP)
Pembinaan dan Prestasi Bakal meingkat di Tahun 2013
H. Sugilar .SE |
Sugilar mengatakan dimasa kepengurusannya yang sebentar lagi akan
selesai, aspek kekompakan, konsistensi pembinaan maupun prestasi, dirasa
benar-benar telah memenuhi apa yang diinginkannya. “Memang tidak semuanya
berhasil memenuhi apa yang saya dan pengurus inginkan. Paling tidak ada beberapa
hal yang harus dibenahi lagi, misalnya saja dari hasil rapat kerja Percasi, ada
satu hal yang harus mendapat perhatian lebih, misalnya aspek pendanaan,” tutur
Sugilar.
Menurutnya, dari awal memang harus sudah ada anggaran pendanaan,
dengan demikian program kerja akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
“Untuk tahap selanjutnya, tentu saja program kerja Percasi Kota Bandung harus
dibahas dengan KONI Kota Bandung. Tapi karena Percasi Kota Bandung sangat
produktif menggelar turnamen catur , maka ada kalanya pengurus sendiri yang
mengeluarkan apa yang dibutuhkan. Tapi saya nilai hal ini adalah konsekuensi
saya sebagai Ketua Umum,” ungkap Sugilar.
Menurut Sugilar ada beberapa hal yang harus digarisbawahi
kaitannya dengan pembinaan dan prestasi Percasi Kota Bandung ditahun 2013
antara lain penyusunan agenda yang tepat, penyusunan anggaran yang cukup dan jelas, dan terakhir adalah
kemampuan Percasi dalam menggalang dana. “Aspek-aspek tersebut terasa amat
penting. Dan ini harus menjadi acuan di kepengurusan Percasi yang akan datang,”
ujar Sugilar. (Deden .GP)
Langganan:
Postingan (Atom)