SOR Rosada Lebih Pas untuk Gedebage

Catatan Juranlis-Penggunaan nama belakang Walikota Bandung yakni ROSADA yang akan digunakan untuk Stadion Utama Sepakbola - SUS Gedebage telah melahirkan  kontroversi di masyarakat

Stadion Utama Sepakbola -SUS Gedebage yang saat ini dalam proses pengerjaan dan direncanakan akan diresmikan pada bulan Desember 2012  masih menyisakan satu tanda tanya besar terkait  nama yang akan dipakai untuk stadion tersebut .

Banyak nama bermunculan dan menjadi wacana mengenai penamaan stadion tersebut  salah satunya yang menjadi  perbincangan di kalangan masyarakat yakni stadion olahraga - SOR ROSADA

Ketua DPRD Kota Bandung , Erwan Setiawan mengungkapkan , penamaan stadion sepakbola itu menjadi stadion olahraga ROSADA sesuatu hal yang wajar dan pantas . Bahkan sejauh ini pihaknya sudah mengantongi ajuan-ajuan dari berbagai tokoh dan elemen masyarakat  yang menyarankan agar nama ROSADA untuk  Stadion tersebut .

Erwan Setiawan mengatakan / pihaknya akan segera membahas hal itu untuk mengambil keputusan dengan Komisi D . Erwan menambahkan  Dada Rosada yang waktu itu masih menjadi Kepala Bagian Perekonomian dan kemudian menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah sudah mempunyai ide dan keinginan untuk membuat sebuah stadion yang bertaraf internasional di Kota Bandung itu sejak 10-15 tahun yang lalu .

Risnandar setuju

Sementara  salah seorang pengamat sepakbola asal Kota Bandung yang sekaligus mantan pemain Persib dan Pelatih Persib Risnandar mengamini penamaan stadion sepakbola tersebut dinamkan Stadion Olahraga ROSADA

Menurutnya dengan menggunakan nama ROSADA cukup wajar   mengingat jasa-jasa Dada Rosada terhadap pembuatan stadion tersebut . Hal itu diketahuinya  karena mengikuti perkembangan Stadion ini dan tahu persis mengenai asal muasal dan ide pembuatannya .

Risnandar meminta  dengan penamaan stadion  ROSADA cukup wajar dan pantas untuk menghargai idenya  sehingga janganlah menjadi polemik yang berlebihan . (Deden . GP)

Bachelorette, Mencoba Mengundang Tawa

Resensi Film

Pemain      :  Rebel Wilson Kirsten Dunst Hayes MacArthur).

Sutradara  :  Leslye Headland

Becky (Rebel Wilson) mengundang tiga sahabat SMA-nya untuk menjadi pengiring pengantin. Mereka adalah Regan (Kirsten Dunst), Katie (Isla Fisher) dan Gena (Lizzy Caplan). Namun satu hal yang tak diketahui oleh Becky, ketiga temannya tersebut merupakan sosok frenemy (friend enemy) bermasalah yang siap mengancam kebahagiaan pernikahannya bersama Dale (Hayes MacArthur).

BACHELORETTE memiliki premis yang cukup sederhana. Mungkin akan sedikit mengingatkan dengan BRIDESMAIDS. Tapi Leslye Headland, yang sebelumnya menjadi staff writer di serial televisi TERRIERS, menyajikan debut layar lebarnya ini dengan lebih nakal, liar dan kasar.

Unfortunately kelebihan yang dimaksud bukan menjadi sebuah hal yang membuatmu bergumam 'oh-so-gorgeous'. Kegilaan, keliaran dan kekasaran saat pengiring pengantin ini menjadi gila terlalu out of control dan jauh dari elegan, sehingga tidak lagi menarik. Padahal opening film nampak meyakinkan. Namun usai empat menit berlalu, film yang jadi official selection di Sundance 2012 ini mulai menunjukkan wajah aslinya.

Faktor pertama mungkin dari skenario yang ditulis oleh Headland sendiri. Dia memasukkan terlalu banyak dialog tidak penting yang niatnya mengundang tawa namun gagal. Dia juga merangkai kejadian-kejadian bodoh yang membuat kening berkerut.

Dengan segala kelemahan yang ada, BACHELORETTE tetap memiliki momen-momen terbaik meski hadir ketika Headland sudah membuat penonton kelelahan. Momen itu datang dari penampilan Dunst sebagai wanita penderita bulimia. Di mana dia mampu mencuri perhatian sebagai seseorang teman baik dengan topeng jahat yang sempurna.  (Deden .GP)

Andreas Lebih Setuju Open Tournament

Catatan Jurnalis- Open tournament dinilai lebih efektif dalam menguji kemampuan para atlet, ketimbang Pekan Olahraga Daerah (Porda). Selain bisa menguji kemampuan lewat turnamen terbuka, pengalaman para atlet bisa lebih terukur.

Pengurus Cabang Wushu Kota Bandung, Andryas Wiraharja mengatakan, bagi seorang atlet bertanding di gelanggang itu sangat perlu untuk menguji kemampuan serta menambah pengalaman.

"Bagus saat latihan kan belum tentu kalau sedang bertanding. Di sinilah pentingnya bagi para atlet, untuk terus menguji kemampuannya dalam sebuah laga atau pertandingan. Sebab itulah kami menilai open tournament lebih tepat daripada Porda," ujar Andryas yang lebih akrab di panggil Wiwih kepada wartawan, Senin (22/10).

Dijelaskan Wiwih, dalam open tournament tidak ada batasan umur, sehingga memungkinkan atlet senior yang sudah tidak muda lagi untuk mengikutinya. Hal itu bisa terus memberikan kesempatan bagi atlet senior untuk terus mengasah kemampuannya.

Menurutnya, dengan biaya Porda saat ini, cabang olahraga (cabor) sebut saja wushu bisa menggelar turnamen terbuka. Misalnya tiga kali dalam setahun. Hal inilah yang menurut Wiwih, bisa menjadi ajang bagi para atlet untuk menguji apa yang sudah dipelajarinya. Dengan begitu, para atlet bisa tahu sejauh mana kemampuan yang sudah dipelajari, dan mereka pun bisa mengukur pengalamannya.

"Daripada Porda menghambur-hamburkan uang, lebih baik gunakan anggaran Porda untuk open tournament. Jadi, misalnya open tournament itu bisa dilakukan tiga kali dalam setahun, atau bisa disesuaikan kembali," ungkapnya.

Disebutkannya, di negara lain, tidak ada ajang seperti Porda. Mereka justru membuka peluang bagi atlet berbakat untuk terus melaju dalam ajang berkelas internasional. "Kalau ingin mencari atlet berbakat, sepertinya open tournament lebih tepat dan lebih efektif dalam hal anggaran serta waktu," tegasnya.

Wiwih berharap, rencana itu bisa dilaksanakan di Tanah Air, khususnya di Jabar. Diakuinya, hal itu tidak hanya bisa mencetak atlet-atlet berprestasi tapi juga bisa terus memberikan kesempatan bagi mantan atlit peraih emas, untuk bisa terus berkiprah di ajang berkelas internasional.

"Kita juga harus mendahulukan kesempatan mantan atlet peraih emas untuk go international. Seharusnya mereka memang didahulukan untuk mengikuti even-even internasional, misalnya saja even sekelas Asia," ujarnya.   (Deden .GP)

Kemendagri Kawal Kabupaten Pangandaran

Catatan jurnalis- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia akan mengawal proses transisi pemerintahan Kabupaten Pangandaran dari Kabupaten Ciamis setelah disetujuinya pembentukan Kabupaten Pangandaran melalui rapat paripurna DPR, Kamis (25/10).
Hal itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Reydonnyzar Moenek ketika diwawancari wartawan usai mengikuti pelantikan Praja Muda IPDN angkatan ke-23 di Kampus IPDN, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (24/10).
"Nanti kalau sudah disetujui, tentunya ada proses transisi yang harus dikawal dan kita antisipasi bagaimana daerah otonom baru itu membuat implikasi sampai pembentukan mulai dari pejabat dan DPRD," kata pria yang akrab disapa Donny itu.
Selain itu, ucap Donny, Kemendagri juga akan mengawal pembentukan kelembagaan daerah, dinas daerah, SKPD hingga sampai terbentuknya APBD. Pasalnya, sebagai kabupaten baru pastinya belum memiliki pendapatan daerah.
"Selama tiga tahun dalam menyelenggarakan keberlangsungan pemerintahan, Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten induk memiliki kewajiban untuk menghibahkan sejumlah APBD yang nantinya disebut APBD mini," ujar Donny.
Meski belum bisa menentukan jumlah APBD mini yang akan diterima Kabupaten Pangandaran lantaran baru akan ditentukan pada sidang paripurna nanti, Donny, mengatakan APBD mini itu nantinya digunakan untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja pegawai.
"Dalam waktu tiga tahun memang waktu yang cukup untuk membentuk pemerintahan daerah," kata Donny.
Dikatakan Donny, Kabupaten Pangandaran bukan tidak mendapatkan dana dari pusat untuk keberlangsungan pemerintahnya. Pusat, kata Donny, hanya akan memberikan dana perimbangan yang berwujud dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) mapun dana penyesuiaian.
"Tapi yang pokok kewajiban dari kabupaten induk untuk memberikan sejumlah hibah karena itu merupakan persyaratan pemekaran," kata Donny.
Namun demikian, Donny mengatakan, yang terpenting nantinya adalah pengawalan penyerahan aset dari kabupaten induk ke Kabupaten Pangandaran. Sebab Kemendagri tak ingin Kabupaten induk menderita akibat pemekaran.
"Harus ada komitmen semua pihak dalam masalah aset. Seperti Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Penyerahan harus di-clearkan sampai selesai," katanya.(Dent)

Atje Membantah Jadi Tersangka Mabes Polri

Catatan Jurnalis - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang, Atje Arifin, membantah telah ditetapkan tersangka pihak Mabes Polri. Hal itu dikatakannya setelah santer terdengar jika Atje diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi dalam pembelian tanah yang digunakan Rumah Potong Hewan (RPH) Haurgombong.
"Masalah status saya itu, sampai saat ini tidak ada pemberitahuan atau surat secara resmi yang menyatakan sebagai tersangka dari siapa pun dan dari mana pun," kata Atje ketika ditemui wartawan di sebuah rumah makan di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (24/10).
Namun demikian Atje mengaku jika memang pernah dipanggil pihak Mabes Polri di Mapolda Jawa Barat (Jabar) dan di Mapolres Kabupaten Sumedang. Hanya saja Atje dalam pemeriksaan waktu itu berstatus sebagai saksi untuk tersangka yang lain. Karena itu kini ia mulai angkat bicara setelah isu miring yang menimpanya beredar luas di masyarakat.
"Status sebagai tersangka dan status sebagai saksi kan beda," katanya. Ia pun menilai jika isu yang berhembus ini sarat akan kepentingan lantaran seperti dibuat-buat.
Atje juga membantah jika nilai kegiatan pembebasan tanah untuk RPH yang senilai Rp 3,5 M plus Rp 500 juta sebagai dana pendamping itu adalah salah. Bahkan dengan nilai itu ia membantah telah merugikan negara.
Ia menyebut, nilai yang benar, yakni Rp 1,5 M yang rinciannya Rp 1 M dana dari Provinsi dan Rp 500 juta merupakan APBD Kabupaten Sumedang. Nilai Itu pun, kata Atje, berdasarkan pemeriksaan BPK tahun 2011 tidak terdapat kesalahan sehingga membuat kerugian bagi negara.
"Semua dasar itu salah. Dan saya tidak pernah menerima sepeser pun uang dari pembebesan pasar hewan itu. Demi Allah, kalau ini korupsi memperkaya diri berarti kan ada uang yang diterima meski jumlahnya kecil," katanya.
Selain itu, Atje membantah adanya penggelembungan harga atau mark-up atas harga tanah yang dibeli tersebut. Dikatakannya proses harga itu ditentukan berdasarkan musyawarah antara pemilik tanah dan pejabat pembuat komitmen Kabupaten Sumedang. Apalagi, lanjut Atje, ada standar harga yang dibuat tim independen bukan harga yang dibuat sepihak atau pun pribadi.
"Kalau memang ada mark-up harga yang seharusnya Rp 1 juta kan menjadi Rp 1,5 juta. Tapi kenyataannya harga yang disepakati itu di bawah harga yang direkomendasikan tim independen," katanya.
Meski begitu, Atje mengaku memang ada persoalan dalam hal tersebut. Pasalnya carinya dana untuk RPH itu tidak sesuai dengan prosedur dan aturan. Itu sebabnya Atje ingin persoalan itu diusut sampai tuntas.
Dikatakannya, prosedur yang dibuat terakhir dalam pembelian tanah itu baru sampai model C. Model C itu, kata dia, memuat data nama pemilik tanah, data bangunan, data tanah, data tanaman, dan lainnya sehingga besarannya akan diganti rugi jika memang terjadi kesepakatan.
"Panitia pengadaan tanah belum pernah membuat surat persetujuan pencairan yang ditujukan kepada pejabat pembuat komitmen tapi dana sudah cair," kata Atje yang bertindak sebagai Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) waktu itu. Ia pun mengatakan model C tersebut belum ditandatangi Kepala kantor Pertanahan.
Itu sebabnya P2T seolah bertanggungjawab dana yang cair sebanya dua tahap itu, yakni Juli 2010 dan Desember 2010.
Sebelumnya Bupati Sumedang, Don Murdono tak mau berkomentar banyak dan bersikap lebih jauh terkait dengan posisi Atje yang kabarnya ditetapkan tersangka Mabes Polri ketika ditemui wartawan di kawasan Jatinangor, Selasa (23/10). Don hanya mengatakan, semua itu masih belum jelas dan masih dalam tahap proses. Itu sebabnya belum ada pergantian atau pemberhentian Atje sebagai Sekda Kabupaten Sumedang.(Dent)

Pro Kontra Seputar Perubahan Kurikulum 2013

catatan Jurnalis- Perubahan kurikulum 2013 yang rencananya akan menggabungkan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada Sekolah Dasar memang masih dimatangkan dan digodok tim ahli perumus perubahan kurikulum tahun 2013.
Namun pro dan kontra terkait dengan integrasi mata pelajaran IPA dan IPS untuk Sekolah Dasar (SD) mulai bermunculan. Seperti yang diukapkan beberapa Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di wilayah Kabupaten Bandung.
Ketua PGRI Cimenyan, Cucu Supriadi, menentang keras rencana tersebut meskipun penggabungan IPA dan IPS untuk meringkas mata pelajaran menjadi pengetahuan umum. "Apa pun alasannya saya tidak setuju. Itu negatif buat siswa terutama untuk tingkat sekolah dasar," kata Cucu kepada wartawan melalui ponselnya, Selasa (23/10).
Cucu mengatakan, akan banyak dampak negatif jika memang rencana tersebut terwujud. Ia mencontohkan, hilangnya pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) membuat siswa tak lagi memiliki akhlak yang baik. "Itu alasannya banyak tawuran. Bahkan mulai anak SMP sudah mengenal seks," ujarnya.
Selain itu, kata Cucu, murid SD tidak memiliki banyak pengetahuan yang banyak jika memang IPA dan IPS hilang. "Masa murid SD dijejelin matematika saja. Mau jadi apa bangsa ini sudah banyak korupsi merajalela," ujarnya.
Cucu mengatakan, kementerian pendidikan nasional (Kemendiknas) seharusnya melihat kenyataan di lapangan, bukan hanya mengkaji saja. Cucu menilai banyak dampak yang akan terjadi jika ada mata pelajaran yang diintegrasikan atau pun dihilangkan.
"Rugilah anak-anak SD sekarang. Kalau begitu ganti saja Menterinya yang hanya bisa duduk di atas kursi saja," kata Cucu dengan tegas.
Sedangkan dampak bagi guru yang mengajar IPA dan IPS, Cucu tidak mempersoalkannya. Ia hanya memperhatikan dampak bagi murid SD di mana menjadi titik awal belajar dan mencari ilmu.
"Kalau guru kan bisa dimutasi. Tapi yang jelas semua dilihat dampak bagi murid bukan karena alasan pemerataan guru ke daerah-daerah yang kekurangan," katanya.
Hal berbeda dikatakan Ketua PGRI Cileunyi, Ependi, ketika dihubungi awak media melalui ponselnya, Selasa (23/10). Ia mendukung rencana tersebut, asalkan perubahan kurikulum tersebut jelas dan diseusiakan materi penambahan mata pelajaran yang disesuaikan dengan globalisasi.
"Kalau menurut saya bukan perubahan barangkali, tapi revisi yang mengarah peningkatan mutu anak. kalau untuk itu saya setuju," ujarnya.
Ependi mengaku tak setuju apabila ada penambahan jam belajar untuk murid tingkat SD. Sebab ia menilai murid SD sudah merasa kewalahan dengan 10 mata pelajaran yang sudah ada. "Kalau ditambah pastinya murid akan kalang kabut dan akan memberatkan bagi murid," ujarnya.
Meski setuju, Ependi meminta rencana tersebut juga memikirkan nasib guru IPA dan IPS di tingkat SD jika memang teralisasi. Itu sebabnya rencana tersebut jangan lansung diketok palu jika belum memiliki solusi yang tepat lantaran jumlah guru di SD berlebih. "Kalau memang ada pengalihan mata pelajaran, gurunya juga harus jelas dialihkan ke mana," ujarnya.
Ketua PGRI Rancaekek, Yayat, mengatakan hal yang sama ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (23/10). Selama itu program pemerintah dan meningkatkan kualitas pendidikan, Yayat sangat setuju.
Yayat pun tak merasa khawatir terhadap nasib guru SD yang mengajar IPa dan IPS. Menurutnya, semua guru di SD tak memiliki fokus dalam satu mata pelajaran. Karena itu ia yakin guru yang tadinya mengajar IPA dan IPS bisa dialihkan ke mata pelajaran lain atau mata pelajaran pengganti IPA dan IPS. "KEcuali guru olah raga dan agama. Itu baru tidak bisa diganti," katanya.
Sementara itu, Ketua PGRI Solokanjeruk, Rahamdan Hamdan Sopandi, tak mau berkomentar banyak terkait adanya rencana tersebut. Namun ia mengakui jika ada perubahan pasti ada dampak baik itu negatif maupun positif.
"Sulit juga mengatakannya. Tapi sebaiknya rencana itu juga melihat damak bagi murid pada khususnya," kata pria yang akrab disapa Apih ketika dihubungi awak media melalui ponselnya, Selasa (23/10),
Apih menilai, perubahan kurikulum itu sebetulnya mencari sesuatu yang pas untuk meningkatkan kualitas. Karena itu, kata Apih, Kemendiknas tak mungkin sembarangan dalam melakukan perencanaan.
"Dampaknya memang belum tahu. Tapi yang jelas kami (guru-guru) menginginkan yang terbaik bagi murid dan pendidikan di Indonesia," kata Apih.(Dent/Uci)

Jelang Idul Adha,Sapi Lokal Mulai Diincar

catatan Jurnalis- Pembatasan impor sapi memberikan dampak yang baik bagi bagi para peternak sapi di Cijapati, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Pasalnya sapi lokal yang sulit diperoleh kini mulai menjadi incaran.Hal itu diakui Kepala Pemasaran PT Andini Karya Makmur, Iwan ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Desa Srirahayu, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Selasa (23/10).  "Permintaan mulai banyak di sisa dua hari lagi Iduladha ini," kata Iwan.Iwan mengatakan, meski mulai banyak masyarakat yang minat terhadap sapi lokal, namun tak membuat stok sapi di Cijapati menipis. Bahkan, Iwan merasa kelebihan stok persedian sapi lokal. Pihaknya memang sudah siap memenuhi kebutuhan konsumen."Tempat kami memang hanya tempat penggemukkan. Selama empat bulan kami kami sudah bisa menjual sapi siap potong. Jadinya kami tak perlu kesulitan mencari sapi dari luar daerah jika permintaan mulai banyak," katanya.Sementara ini, ucap Iwan, menjelang Iduladha memang membuat permintaan terhadap sapi terus meningkat. Ia mengatakan, saat ini jumlah populasi sapi kurban di Cijapati sekitar 400 ekor. Adapun jenis sapinya adalah jenis peranakan ongole (PO), yang merupakan hasil perkawinan antara sapi ongole dengan sapi Jawa."Insya Allah cukup. Saya menilai di Jawa Barat tidak akan kekurangan sapi. Apalagu sekarang mulai banyak bermunculan depot pedagang sapi di pinggir-pinggir jalan," katanya.Dikatakannya, sapi cukup diminati warga dengan kelas ekonomi menengah atas untuk hewan kurban. Sedangkan, warga dengan ekonomi menengah bawah biasanya membeli kambing atau domba sebagai hewan kurban beberapa hari menjelang Iduladha.Iwan mengaku harga sapi pun mengalami kenaikan sesuai dengan prinsip ekonomi. Setiap kg-nya, sapi hasil penggemukan di Cijapati diberi harga Rp 30-35 ribu. "Tergantung berat dan kondisi sapi yang akan dibeli," kata Iwan.Sapi kualitas terbaik, kata Iwan, memiliki berat sekitar 300 kilogram. Sedangkan, untuk sapi kualitas istimewa dengan bobot 850 kilogram."Kami mulai kebanjiran permintaan konsumen dari Bandung dan Garut. Apalagi Garut posisinya lebih dekat dengan Cijapati," kata Iwan.(Dent/Uci)